BEKASI, NarasiKita.ID – Panitia Khusus (Pansus) VII DPRD Kabupaten Bekasi menggelar rapat kerja bersama masyarakat di Aula Kantor Kecamatan Muaragembong, Jumat (25/07/2025). Kegiatan ini bertujuan untuk menyerap aspirasi masyarakat sebagai bahan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bekasi Tahun 2025–2029.
Ketua Pansus VII DPRD Kabupaten Bekasi, Haryanto dari Fraksi Partai Demokrat, menyampaikan bahwa forum ini merupakan bagian dari upaya menjembatani kebutuhan masyarakat, khususnya di wilayah Utara Kabupaten Bekasi, yang selama ini belum menjadi prioritas pembangunan.
“Rapat ini bertujuan untuk menyerap aspirasi masyarakat. Wilayah Selatan dan Utara menjadi dua sektor prioritas dalam visi-misi pembangunan Kabupaten Bekasi ke depan. Karena itu, kami datang ke Muaragembong untuk memberi ruang bagi masyarakat menyampaikan aspirasi mereka untuk jangka waktu 2025–2029,” ujar Haryanto dalam sambutannya.
Senada dengan itu, Jaya Marjaya, anggota DPRD Kabupaten Bekasi dari Fraksi PKB, menegaskan pentingnya keterlibatan langsung ke lapangan untuk memahami kebutuhan masyarakat secara mendalam.
“Ini sangat penting bagi kami dalam menyusun RPJMD. Kami turun langsung ke wilayah untuk mendengar dan mencatat aspirasi masyarakat, agar pembangunan lima tahun ke depan benar-benar sesuai dengan kebutuhan riil di lapangan,” pungkasnya.
Sejumlah anggota DPRD lintas fraksi turut hadir dalam agenda tersebut, di antaranya:
- Haryanto (Fraksi Partai Demokrat),
- Jaya Marjaya (Fraksi PKB),
- Yusuf Fathullah Fajri (Fraksi PKS),
- Ade Jenah (Fraksi PKS),
- Agung Suganda (Fraksi Golkar),
- Bodin (Fraksi Gerindra),
- Napsin.G (Fraksi PDI Perjuangan).
Turut hadir pula dalam acara tersebut Camat Muaragembong Sukarmawan, perwakilan Polsek dan Koramil Muaragembong, para kepala desa dan kepala sekolah se-Kecamatan Muaragembong, UPTD Bina Marga, serta berbagai elemen masyarakat setempat.
Kegiatan ini menjadi salah satu langkah awal dalam mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang partisipatif dan berkeadilan, terutama bagi wilayah-wilayah yang selama ini belum mendapat perhatian maksimal dari pemerintah daerah. (M. Adin)
