KARAWANG, NarasiKita.ID – Rencana Pemerintah Kabupaten Karawang untuk mengalihfungsikan Pasar Rakyat Tirtajaya menjadi Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST) mendapat kritik tajam dari berbagai pihak. Ketua Karawang Monitoring Grup (KMG), Imron Rosadi, menilai kebijakan tersebut sebagai bentuk perencanaan yang sembrono dan berpotensi menyebabkan pemborosan anggaran rakyat.
“Atas nama pemerataan pembangunan, saya mendukung rencana pembangunan pasar di Batujaya dan Cibuaya dengan masing-masing sekitar 5 miliar dari APBD Tahun 2025. Tapi mengubah pasar Tirtajaya yang sudah dibangun dengan anggaran miliaran rupiah menjadi tempat sampah? Itu jelas blunder besar,” tegas Imron, Sabtu (17/05/2025).
Pasar Rakyat Tirtajaya diketahui rampung pada tahun 2018 dengan anggaran hampir Rp7 miliar. Kini, pemerintah merencanakan alihfungsi pasar tersebut menjadi TPST dengan anggaran mencapai Rp19,1 miliar. Imron mengangap langkah ini sebagai contoh nyata dari ketidakmatangan perencanaan dan pengelolaan aset publik.
“Alih-alih menghemat, ini justru dua kali membuang uang rakyat. Pertama membangun pasar, lalu menelantarkannya, kemudian membangun TPST di atasnya. Ini bukan efisiensi, ini pemborosan berkedok pembangunan,” tambahnya.
Imron juga mendesak DPRD Karawang untuk segera mengambil sikap dan membatalkan rencana alihfungsi tersebut. Ia menekankan pentingnya kehadiran Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) untuk memberikan solusi yang lebih bermanfaat bagi masyarakat.
“Pasar itu bisa difungsikan kembali. Bahkan, bisa dijadikan gudang ketahanan pangan untuk mendukung program Presiden atau swalayan pasar ikan. Itu jauh lebih berguna daripada menjadikannya tempat sampah mahal,” ujarnya.
“Disperindag harus menolak alihfungsi itu dan segera memberikan solusi yang baik buat masyarakat di Kecamatan Tirtajaya,” tambahnya.
Ia juga mengingatkan agar pemerintah tidak mengulangi kesalahan masa lalu, seperti kasus relokasi pedagang pasar lama Rengasdengklok ke Pasar Baru Proklamasi Rengasdengklok, yang hingga kini terbengkalai dan penuh polemik.
“Pemerintah jangan hanya sibuk seremonial dan tebar proyek. Membangun tanpa perencanaan matang hanya akan menyisakan bangunan mangkrak dan beban anggaran. Sudah saatnya rakyat bersuara, bukan hanya jadi penonton,” tandasnya. (Yusup)
