KARAWANG, NarasiKita.ID – Polemik dualisme kepemimpinan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Jawa Barat semakin mengemuka setelah dua kubu menggelar Musyawarah Provinsi (Muprov) pada hari yang sama, pada Rabu (24/09/2025), di dua lokasi berbeda.
Di Bandung, Nizar Sungkar terpilih secara aklamasi sebagai Ketua Umum Kadin Jawa Barat periode 2025–2030 melalui Muprov VIII yang digelar di Hotel Grand Preanger. Agenda tersebut dipimpin langsung oleh Caretaker Kadin Jawa Barat, Agung Suryamal Sutisno.
Sementara di Bogor, Muprov VIII Kadin Jawa Barat dilaksanakan di The Podium Function Spaces dan dihadiri sejumlah tokoh, antara lain Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi (KDM), Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Ketahanan Pangan H. Jayabaya, Wakil Ketua Umum Bidang Organisasi Taufan E. N. Rotorasiko, serta Anggota DPR RI sekaligus Dewan Pertimbangan Kadin Indonesia, Arief Rachman. Dari forum ini, Almer Faiq Rusydi ditetapkan sebagai Ketua Umum Kadin Jawa Barat.
Menanggapi kondisi ini, Ketua Kadin Karawang, Emay Ahmad Maehi, S.Ag., S.H., atau yang biasa disapa Kang Emay memberikan pandangan terkait sikap Gubernur Jawa Barat.
“Dalam menyelesaikan persoalan Kadin di Jawa Barat, kita melihat Kang Dedi Mulyadi tidak menggunakan otoritasnya sebagai gubernur. Padahal, menurut kaidah kepemimpinan politik, seorang pemimpin harus memberikan keputusan dan kemaslahatan bagi seluruh warganya,” ujarnya.
Ia menilai adanya indikasi keberpihakan, ditandai dengan beredarnya video sejumlah kepala dinas, bupati, wakil bupati, wali kota, hingga wakil wali kota yang memberikan ucapan selamat kepada ketua terpilih hasil Muprov Bogor.
“Kami tidak bermaksud menggurui, karena beliau (Gubernur Jawa Barat-red) punya kapasitas, kemampuan, dan integritas. Namun sebagai warga Jawa Barat, termasuk Pak Dedi Mulyadi yang lahir dengan penuh kemuliaan, kita perlu saling memberi nasehat dan tutur sapa yang baik,” imbuhnya.
Lebih lanjut, Kang Emay juga menekankan bahwa H. Nizar Sungkar berhak mendapat perlakuan yang sama, yakni seperti dipanggil dan dimintai penjelasan terkait penyelenggaraan Muprov di Bandung.
“Beliau (Gubernur) juga harus menyediakan waktu serta bersedia memberikan arahan dan nasehat, karena itu adalah jalan tengah yang paling baik,” pungkasnya. (Yusup)
