KARAWANG, NarasiKita.ID – Ketua Serikat Tani Karawang (Setakar), Deden Sofyan, menilai kegiatan operasional pemeliharaan saluran air (Drainase) yang telah menelan anggaran miliaran rupiah oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kabupaten Karawang bersama PJT II Rengasdengklok dinilai tidak efektif dan jauh dari harapan petani.
Menurut Deden, kondisi saluran air di berbagai wilayah pertanian Karawang terutama di Kecamatan Tirtajaya, Desa Tambaksumur, hingga Desa Tambaksari masih memprihatinkan. Banyak jaringan irigasi yang dangkal, tersumbat lumpur, ditumbuhi eceng gondok, dan dipenuhi sampah liar, yang mengakibatkan air tidak sampai ke lahan sawah petani.
“Pemerintah selalu bicara soal swasembada pangan, tapi lupa bahwa di Karawang sebagian besar sistem pengairannya irigasi teknis,” tegas Deden dalam keterangannya, Selasa (16/12/2025).
Ia menyoroti bahwa tahun ini ada alokasi operasional dan pemeliharaan (OP) saluran air yang mencapai angka besar di dalam dokumen APBD dan kerja sama lintas instansi. Namun faktanya, di lapangan, dampak dari kegiatan tersebut hampir tidak dirasakan oleh petani.
“Kalau miliaran rupiah sudah digelontorkan tapi saluran masih dangkal, berarti ada yang salah dalam sistem kerja. Apakah pelaksanaannya tidak menyeluruh, atau hanya dilakukan di titik-titik tertentu yang mudah difoto? Ini harus diaudit dan dievaluasi secara terbuka,” kata Deden.
Ketua Setakar itu juga menegaskan bahwa konsep normalisasi saluran air dalam mendukung swasembada pangan seharusnya dilakukan secara menyeluruh dari hulu sampai hilir, bukan parsial dan tambal sulam. Ia menilai pendekatan kerja yang selama ini dilakukan Dinas PUPR bersama PJT II terlalu sporadis, tanpa pemetaan teknis yang matang dan tanpa pengawasan publik yang transparan.
“Kalau mau bicara normalisasi yang benar, lakukan dari hulu ke hilir dan pastikan tidak ada satu pun saluran baik primer, sekunder, maupun tersier yang mengalami pendangkalan dan penyumbatan. Karena satu titik tersumbat saja bisa memutus aliran air ke ratusan hektare sawah,” ujarnya.
Lebih jauh, Deden juga menilai bahwa minimnya koordinasi antara Dinas PUPR, PJT II, dan pemerintah desa turut memperparah situasi. Akibatnya, perencanaan teknis di lapangan sering kali tidak sesuai kebutuhan nyata petani.
“Petani di lapangan tahu betul di mana titik kritis yang harus dikeruk, tapi suara mereka sering tidak pernah didengar,” tandasnya.
Serikat Tani Karawang mendesak agar Dinas PUPR Karawang membuka data detail kegiatan operasional dan pemeliharaan saluran air, termasuk lokasi, volume pekerjaan, dan penggunaan alat berat, agar publik bisa menilai sejauh mana efektivitas penggunaan anggaran yang bersumber dari uang rakyat tersebut.
“Cukup sudah petani dijadikan objek janji dan slogan. Kalau benar mau swasembada pangan, buktikan dengan kerja nyata, bukan dengan proyek seremonial yang hasilnya tidak sampai ke sawah,” pungkasnya. (Yusup)
