KARAWANG, NarasiKita.ID – Diduga lambannya realisasi bantuan Rumah Layak Huni (Rulahu) di Kabupaten Karawang menimbulkan tanda tanya besar di kalangan masyarakat. Sejumlah warga miskin yang rumahnya roboh akibat cuaca ekstrem belum mendapat penanganan, sementara Kepala Bidang Perumahan dan Permukiman Dinas PRKP Karawang, Aup Aulia Setia Harja, dinilai tidak responsif memberikan klarifikasi terkait keterlambatan program tersebut.
Kisah pilu datang dari Soma (46) dan Ani (40), warga Dusun Semplek, Desa Sampalan, Kecamatan Kutawaluya, yang rumahnya nyaris ambruk dan hingga kini belum tersentuh bantuan. Padahal, kondisi rumah tersebut sudah viral di media sosial dan sempat disiarkan televisi lokal.
Kondisi serupa dialami Nengsih, warga Dusun Jatimulya, Desa Tambaksumur, serta Tabot (59), warga Dusun Karangmulya, Desa Medankarya, Kecamatan Tirtajaya, yang rumahnya roboh pada Desember 2025 akibat hujan deras dan angin kencang. Meski pernah dijanjikan akan menerima bantuan, hingga kini belum ada tindak lanjut dari pihak dinas.
Sementara itu, Kabid Perumahan dan Permukiman DPRKP Karawang, Aup Aulia Setia Harja, sulit dihubungi maupun ditemui untuk dimintai penjelasaan ataupun klarifikasi. Ketidakhadirannya dalam menjelaskan situasi di lapangan membuat publik bertanya-tanya mengenai sejauh mana peran dan pengawasan yang dilakukan dinas terhadap pelaksanaan program Rulahu.
Menjawab hal itu, Salah seorang staf Dinas PRKP Karawang, menyebutkan bahwa proses survei terhadap rumah warga terdampak sudah dilakukan sebagian, namun pelaksanaannya masih menunggu arahan pimpinan dan ketersediaan anggaran.
“Kalau untuk Desa Sampalan, rumah Pak Soma sudah kami survei hari Sabtu kemarin. Pelaksanaannya menunggu turunnya anggaran,” ujarnya saat dihubungi NarasiKita.ID, Rabu (14/1/2026).
Namun, ia juga mengaku bahwa pada tahun 2025 belum pernah ada survei terhadap rumah Nengsih di Tambaksumur dan Tabot di Medankarya.
“Yang roboh-roboh pasti akan disurvei, tapi ini awal tahun, jadi menunggu arahan pimpinan dan pembagian tim. Semua yang terdampak akan kami prioritaskan,” jelasnya.
Hingga berita ini diturunkan, NarasiKita.ID masih berupaya untuk menemui atau menghubungi Aup Aulia Setia Harja untuk meminta penjelasan resmi terkait mekanisme pengawasan dan verifikasi program Rulahu.
Publik berharap, Kepala Bidang selaku penanggung jawab teknis dapat tampil terbuka menjelaskan proses penentuan prioritas penerima bantuan agar tidak menimbulkan kecurigaan adanya “dugaan titipan” atau ketidaktepatan sasaran di lapangan. (Yusup)
