KARAWANG, NarasiKita.ID — Polemik dugaan kejanggalan dalam pendataan dan penyaluran Bantuan Langsung Tunai Sementara Kesejahteraan Rakyat (BLT-S Kesra) tahun 2025 di Kecamatan Jayakerta, Kabupaten Karawang, mencuat ke publik. Sejumlah kalangan masyarakat mempertanyakan kejelasan data penerima bantuan yang dinilai tidak akurat dan terkesan tertutup.
Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) Jayakerta, Ma’mun, saat dimintai tanggapannya menyampaikan bahwa pihaknya tidak dilibatkan secara langsung dalam proses penyaluran di Kantor Pos. Menurutnya, TKSK saat ini hanya berperan sebatas monitoring, bukan sebagai juru bayar atau operator.
“Untuk penyaluran bansos ini saya tidak dilibatkan di Pos karena sekarang hanya sebatas monitoring. Sesuai aturan dari kementerian, TKSK atau pendamping sosial tidak boleh jadi juru bayar atau operator. Penyaluran alhamdulillah lancar semuanya, tidak ada masalah. Namun terkait data penerima, kami juga tidak tahu sumbernya dari mana,” ujar Ma’mun kepada NarasiKita.ID, Jumat (28/11/2025).
Ia menjelaskan, sebelum bantuan seperti BPNT dan PKH diturunkan, biasanya dilakukan verifikasi data. Namun, untuk BLT-S Kesra kali ini, proses tersebut tidak melibatkan dirinya sebagai TKSK.
“Memang sebelum BPNT dan PKH itu diturunkan ada verifikasi. Tapi untuk BLT-S Kesra ini, saya sebagai TKSK tidak tahu, tidak punya datanya. Karena dari Dinas Sosial langsung ke operator SIKS-NG desa. TKSK bersama SDM PKH hanya diminta membantu verifikasi,” katanya.
Dalam pelaksanaan di lapangan, Ma’mun bersama operator SIKS-NG Desa Kampungsawah, Beceng, sempat menemukan banyak data penerima yang tidak lengkap.
“Pertama saya ambil langkah bersama Pak Beceng. Saya ingin lihat dulu datanya seperti apa. Ternyata di situ banyak yang RT-nya 00. Satu hari, kalau tidak salah hari Jumat, kami bersama RT masing-masing mencari 21 orang dengan RT 00 itu. Bahkan kami minta bantuan perangkat desa untuk memastikan data itu benar,” ungkapnya.
Ia menambahkan, proses verifikasi dilakukan cepat karena waktu yang diberikan hanya tiga hari. Data hasil verifikasi kemudian dicetak dan dibagikan kepada para ketua RT untuk memastikan apakah penerima masih tinggal di lokasi, sudah meninggal dunia, atau termasuk warga mampu.
“Kami kumpulkan aparat RT di rumah Pak Beceng. Data itu diprint dan dibagikan ke masing-masing RT untuk dicek — apakah ada warga yang meninggal, tidak ditemukan, atau orang mampu,” ujarnya.
Ma’mun juga menegaskan bahwa data BLT-S Kesra ini sepenuhnya bersumber dari pusat dan bukan hasil pendataan di tingkat kecamatan.
“Jadi data itu dari Kementerian Sosial, terus ke Dinas Sosial, dan dari Dinas langsung ke operator SIKS-NG desa, bukan ke saya,” tegasnya.
Terkait sumber data, ia pun mengaku tidak mengetahui asal-usulnya.
“Kalau BPNT dan PKH itu kan sumbernya jelas, dari BPS, Resossek DTKS, dan data kemiskinan dari Bappenas. Nah kalau BLT-S Kesra ini saya juga tidak tahu sumbernya dari mana. Bahkan saya juga tidak memegang datanya,” katanya.
Dinsos Karawang Akui Tak Dapat Akses Data dari Pusat
Sementara itu, Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial (Dayasos) Dinas Sosial Kabupaten Karawang, Marwah, saat dikonfirmasi NarasiKita.ID menyampaikan bahwa pihaknya juga tidak memiliki data lengkap penerima bantuan karena data tersebut dikelola langsung oleh Kementerian Sosial.
“Nggak apa-apa kalau dilempar lagi ke Dayasos. Jadi sebenarnya kalau untuk ketidaksesuaian data, sebelum bantuan ini diturunkan, kita sudah ada data awal dan sudah bantu verpal ke lapangan melalui PSM, TKSK, PKH. Hasil verpal itu kita input lagi ke pusat. Nanti dari pusat turun lagi feedback. Nah, itu lah data yang dibagikan sekarang,” terang Marwah.
Namun, ia menegaskan bahwa setelah data diolah di pusat, Dinas Sosial tidak lagi menerima feedback data tersebut.
“Kami tidak mengetahui data feedback dari pusat itu apakah masih sesuai dengan data yang kami kirim atau tidak. Karena feedback-nya tidak lagi dikasih ke kami, langsung by person dari pusat,” jelasnya.
Ketika ditanya mengenai permintaan publik untuk memampang data penerima bantuan di setiap desa, Marwah mengaku tidak bisa melakukannya karena memang tidak memegang data.
“Nggak bisa, kami aja nggak punya datanya. Nggak dikasih, nggak dapat lagi dari pusatnya,” ujarnya.
Lebih jauh, ia menjelaskan bahwa verifikasi data sudah dilakukan berdasarkan standar yang tercantum dalam Permensos.
“Pelaksanaan verifikasinya memang sudah ada standarnya di Permensos. Kami hanya menentukan layak atau tidak layak. Dari hasil verifikasi, sekitar 30 persen data ditemukan tidak sesuai di lapangan, itu sudah dilaporkan ke pusat. Tapi setelah itu kami tidak tahu hasilnya, karena feedback-nya tidak kami terima lagi,” tambahnya.
Terkait informasi adanya ketidaksesuaian data penerima dan dugaan potongan bantuan, Marwah menyebut pihaknya masih menelusuri kebenarannya.
“Saya pun baru tahu berita ini pagi-pagi waktu buka HP, langsung saya share ke grup PSM untuk dicek kebenarannya di lapangan, termasuk yang di Rengasdengklok soal dugaan potongan, itu sudah diklarifikasi kantor pos. Nah, untuk Jayakerta ini kami masih telusuri,” pungkasnya.
Minim Transparansi, Sumber Data Tak Jelas
Keterangan dari TKSK dan Dinas Sosial tersebut menegaskan adanya ketimpangan koordinasi dan lemahnya transparansi data penerima BLT-S Kesra di Kabupaten Karawang. Baik aparat lapangan maupun pejabat dinas sama-sama mengaku tidak memiliki data resmi dari pusat, sementara kalangan masyarakat terus menuntut kejelasan dan keadilan dalam pendistribusian bantuan. (Yusup)
