NarasiKita.ID – Pemerintah terus mempercepat pembentukan 80.000 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang ditargetkan mulai diluncurkan pada Juli 2025. Program ini digagas sebagai upaya memperkuat ekonomi kerakyatan melalui unit-unit usaha desa yang terintegrasi dan mandiri.
Wakil Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Wamendes PDTT) Ahmad Riza Patria memastikan bahwa lahan untuk mendirikan Koperasi Merah Putih tidak perlu disewa maupun dibeli. Setiap desa diminta menyiapkan lahan yang dapat memanfaatkan aset milik negara, pemerintah daerah, atau BUMN.
“Setiap desa akan menyiapkan lahan, dan lahan itu tidak perlu dibeli atau disewa. Kita gunakan lahan milik negara, milik pemerintah, atau milik BUMN,” ujar Riza saat ditemui di Kantor Kemenko Pangan, Jakarta Pusat, Selasa (22/4/2025).
Koperasi Merah Putih nantinya diwajibkan memiliki berbagai unit usaha, mulai dari gerai sembako, klinik desa, apotek desa, layanan logistik dan cold storage, hingga unit simpan pinjam. Riza menjelaskan, pembiayaan pembangunan dan modal usaha koperasi akan bersumber dari pinjaman bank-bank milik pemerintah (Himbara), dengan jaminan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
“Semua pembiayaan berasal dari APBN dan bank-bank pemerintah. Dana awal disiapkan oleh pemerintah pusat, selanjutnya akan dicicil melalui dana desa selama 10 hingga 15 tahun,” jelasnya.
Menurut Riza, estimasi anggaran yang dibutuhkan untuk mendirikan satu koperasi berkisar antara Rp 2 miliar hingga Rp 3 miliar, tergantung skala dan kebutuhan masing-masing desa. Pengaturan teknis dan pelaksanaannya akan ditentukan melalui musyawarah desa.
Sementara itu, Wakil Menteri Pertanian Sudaryono menambahkan bahwa pihak Himbara saat ini tengah memfinalisasi mekanisme pembiayaan yang akan diterapkan untuk mendukung keberlangsungan program ini.
“Skemanya sedang dimatangkan oleh Himbara. Intinya, kami ingin memastikan proses pembiayaannya berjalan efektif dan terintegrasi,” ujar Sudaryono.
Dengan pelibatan langsung pemerintah pusat dan daerah, program Koperasi Merah Putih diharapkan dapat menjadi tulang punggung ekonomi desa serta mendorong kemandirian masyarakat melalui pengelolaan usaha berbasis komunitas. (ist)
