NarasiKita.ID – Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMDes) Provinsi Jawa Barat mengingatkan potensi serangan digital dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa (pilkades) berbasis elektronik yang akan digelar pada Desember 2025. Tahun ini, dua daerah yakni Kabupaten Indramayu dan Kabupaten Karawang akan menjadi pelaksana perdana pilkades digital di Jawa Barat.
Kepala DPMDes Jawa Barat, M. Ade Afriandi, menjelaskan bahwa persiapan pilkades elektronik telah berlangsung selama beberapa bulan terakhir, termasuk simulasi dan uji coba sistem. Dari hasil evaluasi di Kabupaten Indramayu, muncul kekhawatiran terhadap potensi serangan hacker maupun buzzer yang bisa mengganggu jalannya pemungutan suara.
“Saat kami ke Indramayu, muncul tantangan dan kekhawatiran soal hacker dan buzzer. Bahkan saat pilkades manual pun sering ada upaya intervensi dari pihak-pihak yang ingin calon tertentu menang. Nah, kekhawatiran itu muncul lagi saat sistem digital diterapkan,” ujar Ade dalam kegiatan PressTalk di Gedung Sate, Selasa (07/10/2025).
Menurut Ade, pihaknya terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan penyedia layanan digital untuk memastikan sistem pilkades berjalan aman, transparan, dan akuntabel. Selain itu, edukasi literasi digital bagi masyarakat juga menjadi perhatian penting agar publik memahami mekanisme sistem elektronik dan tidak mudah termakan isu manipulasi hasil.
“Kami ingin memastikan pilkades elektronik ini tetap langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (luber jurdil). Pemerintah provinsi tidak ikut campur dalam kepanitiaan, dan semua proses akan dilakukan secara terbuka. Nama-nama calon akan ditampilkan di website desa agar masyarakat bisa memilih secara langsung,” jelasnya.
Ade menyampaikan, Pilkades di Kabupaten Indramayu akan digelar pada 10 Desember 2025, disusul Kabupaten Karawang pada 23 Desember 2025. Sementara pada tahun 2026, sejumlah kepala desa di Jawa Barat yang masa jabatannya berakhir akan mengikuti pemilihan dengan sistem serupa. (red)
