KARAWANG, NarasiKita.ID – Praktisi hukum sekaligus tokoh muda Karawang, Riki Hermawan, S.H menyoroti dugaan penyimpangan dalam pencairan dana Program Indonesia Pintar (PIP) di SMPN 1 Kutawaluya. Dugaan ini mencuat setelah Gubernur Jawa Barat terpilih, Kang Dedi Mulyadi (KDM), membahasnya dalam akun YouTube-nya saat berkunjung ke sekolah tersebut.
Penyelewengan ini diduga terjadi pada masa kepemimpinan kepala sekolah sebelumnya. Dalam rekaman video KDM, perwakilan sekolah mengakui adanya indikasi penyelewengan dana PIP, yang terdiri dari dua skema, yaitu PIP Reguler dan PIP Aspirasi (bantuan dari anggota dewan).
Riki menegaskan bahwa persoalan ini tidak boleh dibiarkan berlarut-larut. Kasus ini awalnya mencuat setelah pegiat sosial Ronal Sinaga, atau yang dikenal sebagai Bro Ron, melakukan investigasi berdasarkan aduan masyarakat terkait pencairan dana PIP. Hasil investigasi ini bahkan sempat memicu perseteruan antara Bro Ron dan PGRI Karawang, yang keberatan dengan pernyataan pegiat sosial tersebut.
“Dugaan penyelewengan ini terjadi pada saat kepemimpinan kepala sekolah sebelumnya. Bahkan, pencairan dana PIP dilakukan dalam dua skema, yaitu PIP Reguler dan PIP Aspirasi. Ini jelas merupakan tindakan pidana,” tegas Riki kepada NarasiKita.ID, Selasa(18/02/2025).
Ia juga mendesak aparat penegak hukum, seperti kepolisian, kejaksaan, KPK, inspektorat, serta dinas pendidikan, DPRD, dan Bupati Karawang, untuk membentuk tim khusus guna mengusut dugaan penyimpangan ini. Riki pun mencurigai bahwa kasus serupa tidak hanya terjadi di SMPN 1 Kutawaluya, tetapi juga di sekolah-sekolah lain di Karawang dan daerah lainnya.
“Kasus ini tidak bisa dianggap sepele, mengingat dana PIP berasal dari anggaran pemerintah dan seharusnya tepat sasaran untuk membantu siswa yang membutuhkan,” tambahnya.
Lebih lanjut, Riki mengingatkan bahwa di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo, pemerintah saat ini tengah fokus pada efisiensi anggaran. Oleh karena itu, segala bentuk penyalahgunaan dana bantuan seperti PIP harus menjadi perhatian khusus agar tidak merugikan masyarakat, terutama siswa yang berhak menerima manfaatnya.
“Hari ini, pemerintah pusat di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo sedang fokus pada efisiensi anggaran. Jangan sampai dana bantuan PIP justru menjadi masalah,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa persoalan PIP harus mendapat perhatian serius, karena berkaitan langsung dengan kesejahteraan masyarakat, khususnya para siswa yang seharusnya menerima bantuan tersebut secara tepat sasaran.(*)
