BANDUNG, NarasiKita.ID – Polemik dualisme kepemimpinan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Jawa Barat terus menuai perhatian. Sejumlah tokoh senior Kadin Jawa Barat menilai kondisi ini mencederai marwah organisasi dan mendesak KADIN Indonesia untuk segera turun tangan menyelesaikannya.
Tokoh senior Kadin Jabar, Heri Suherlan, menegaskan bahwa dualisme yang terjadi saat ini merupakan hal yang tidak elok dan baru pertama kali muncul dalam sejarah kepengurusan Kadin Jawa Barat.
“Dengan adanya dualisme di internal Kadin ini memang sesuatu yang tidak baik. Jawa Barat selama ini memiliki nama besar dan terhormat, belum pernah terjadi sebelumnya dalam pengurusan Kadin. Baru kali ini muncul persoalan seperti ini,” ujarnya usai menghadiri Forum Silaturahmi Senior dan Tokoh Kadin Jawa Barat, Minggu (28/09/2025).
Menurut Heri, persoalan bermula dari tidak transparannya surat keputusan (SK) pergantian caretaker. Ia menyebut, SK tersebut tidak pernah diberikan secara resmi oleh Taufan kepada Agung Suryamal.
“Kalau memang caretaker, seharusnya ada SK fisik, disosialisasikan, dipublikasikan, kemudian dieksekusi. Saya sempat bertanya ke saudara Agung, apakah pernah diajak bicara soal caretaker? Ternyata tidak pernah,” jelasnya.
Ia juga menyoroti sejumlah kegiatan Kadin yang dinilai janggal, seperti agenda di Karawang yang semula direncanakan sebagai Musyawarah Provinsi (Muprov) namun berubah menjadi ajang silaturahmi, serta Muprov di Bogor yang dinilainya tidak transparan terkait lokasi maupun penyelenggaraan.
“Kadin adalah organisasi terhormat, memiliki payung hukum AD/ART, bahkan menjadi mitra strategis pemerintah. Dengan kondisi tercabik-cabik seperti ini, saya sangat prihatin. Penyelesaian harus segera dilakukan, mungkin melalui aspek hukum atau lewat Kadin pusat agar tidak terus merembet,” tegas Heri.
Sementara itu, tokoh senior Kadin lainnya, Andi Jabidi, menilai dualisme yang terjadi baik di Bandung maupun Bogor merupakan tanggung jawab KADIN Indonesia.
“Kadin Indonesia yang mengeluarkan SK caretaker kepada Agung Suryamal. Agung pun sudah melaksanakan tugasnya dengan menggelar Muprov di Bandung pada 24 September 2025. Tiba-tiba ada lagi Muprov di Bogor, dan saya tidak tahu siapa yang bertanggung jawab,” kata Andi.
Andi juga memberikan dukungan kepada Nizar Sungkar yang terpilih secara aklamasi dalam Muprov di Bandung untuk segera menyusun kepengurusan dan mengajukan ke KADIN Indonesia.
“Kami menganjurkan agar Nizar segera menyusun kepengurusan dan mengajukannya. Nanti kita lihat bagaimana sikap KADIN Indonesia. Harapan saya, KADIN Indonesia mengakui hasil Muprov di Bandung,” pungkasnya. (Yusup)
