KARAWANG, NarasiKita.ID — Ketua DPC Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kabupaten Karawang, Rahmat Hidayat Djati, menagih komitmen politik Bupati Karawang Aep Syaepuloh terkait realisasi program Satu Miliar Satu Desa/Kelurahan (SAMISADE) yang pernah dijanjikan saat masa kampanye Pilkada.
Menurut Rahmat, program tersebut semestinya sudah mulai diwujudkan karena menyentuh langsung kebutuhan masyarakat di tingkat akar rumput, khususnya untuk kegiatan sosial, keagamaan, dan kebudayaan di desa maupun kelurahan.
“Pak Bupati pernah menyampaikan janji politik soal satu miliar satu desa atau kelurahan ke kita. Sekarang kami mengingatkan agar janji itu diwujudkan, karena dampaknya langsung ke masyarakat,” ujar Rahmat saat reses di Kantor PWI Karawang, Senin (8/12/2025).
Rahmat menilai banyak kegiatan kemasyarakatan di desa yang selama ini berjalan tanpa dukungan anggaran daerah, seperti peringatan Hari Besar Nasional (PHBN), kegiatan keagamaan, hingga acara kebudayaan. Akibatnya, masyarakat masih sering harus menggalang dana di jalan untuk menutupi biaya kegiatan.
“Kasihan masyarakat. Niatnya baik untuk merayakan hari besar atau acara adat, tapi caranya sering harus menggalang dana di jalan. Ini bukan soal mampu atau tidak, tapi soal martabat daerah. Masa Karawang yang APBD-nya triliunan, warganya masih minta sumbangan di jalan,” tegasnya.
Ia menambahkan, dengan terealisasinya program SAMISADE, kegiatan sosial hingga keagamaan di tingkat desa dapat tertangani tanpa harus membebani warga.
“Kalau sudah ada anggaran satu miliar per desa atau kelurahan, urusan Agustusan, Sumpah Pemuda, kegiatan keagamaan, sampai sosial kemasyarakatan bisa tertangani dengan baik tanpa membuat warga malu,” ucapnya.
Rahmat juga memaparkan perhitungan anggaran: di Kabupaten Karawang terdapat 309 desa dan kelurahan. Jika masing-masing menerima Rp1 miliar per tahun, total kebutuhan dana mencapai sekitar Rp309 miliar, atau kurang dari 10 persen dari APBD Karawang yang mencapai Rp5 triliun.
“Kalau dibandingkan dengan total APBD, anggaran itu kecil. Jadi sangat memungkinkan kalau pemerintah daerah serius berpihak pada masyarakat desa,” katanya.
Rahmat mendesak Bupati Karawang untuk segera memberikan sikap resmi terhadap kelanjutan program tersebut.
“Kalau memang tidak dilanjutkan, harus jujur ke publik. Jangan janji tinggal janji,” pungkasnya. (Ist)
