KARAWANG, NarasiKita.ID – Alokasi dan penggunaan Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (DBH PDRD) Tahun 2025 yang dikucurkan oleh Pemerintah Kabupaten Karawang di Desa Srikamulyan, Kecamatan Tirtajaya, diduga kurang transparan, Sabtu (15/03/2025).
Pasalnya, Heri selaku Bendahara Desa Srikamulyan, saat dikonfirmasi melalui pesan WhatsApp terkait rincian anggaran DBH PDRD, hanya menyebutkan daftar penerima tanpa mencantumkan nominal yang diterima.
“Tunjangan Kades, Tunjangan Perades, Tunjangan BPD, Insentif RT/RW, Insentif Linmas, Insentif Upas Desa, Insentif Pemulasara Jenazah, Insentif PSM, Insentif Puskesos, Insentif Kader KB, Insentif Petugas PLKB, Pengadaan Kendaraan Dinas Roda 2, Operasional Pemdes, Operasional BPD, Operasional LPM, Operasional PKK, dan Operasional Karang Taruna,” ujar Heri.
Saat ditanya mengenai alokasi anggaran DBH PDRD untuk operasional Karang Taruna Desa Srikamulyan yang berdasarkan informasi tidak aktif, Heri menegaskan bahwa Karang Taruna saat ini masih berada di bawah kepemimpinan Hasan Basri, yang telah menerima Surat Keputusan (SK) dari Kepala Desa Srikamulyan.
“Hasan Basri bukan pengurus baru, dia sudah lama menjabat. Sebelumnya memang ada Dika di periode pertama Kades Halim, tetapi sekarang SK-nya sudah diberikan kepada Hasan Basri. Dika sudah tidak diakui lagi oleh Pak Kades karena telah diberhentikan. Jika masih ragu, silakan datang langsung ke Desa Srikamulyan atau tanyakan langsung ke Pak Kades,” jelasnya.
Sementara itu, Ketua Karang Taruna Kecamatan Tirtajaya, Panji Rachmat Purwanto, mengaku belum menerima tembusan resmi terkait pergantian Ketua Karang Taruna Desa Srikamulyan.
“Nggak tahu, Bang. Belum pernah ada rapat-rapat. Dulu memang Dika, sekarang katanya sudah diganti, tapi belum ada tembusan resmi,” ujarnya.
Namun hingga berita ini diterbitkan, Kepala Desa Srikamulyan, Kecamatan Tirtajaya, belum dapat dihubungi ataupun ditemui awak media untuk memberikan klarifikasi terkait persoalan pergantian Ketua Karang Taruna Desa Srikamulyan. (NK)
