NarasiKita.ID – Anggota Komisi XII DPR RI dari Fraksi PKS, Meitri Citra Wardani, menyambut positif pembangunan industri baterai kendaraan listrik (EV) di Karawang. Ia menilai langkah tersebut sebagai strategi penting dalam memperkuat ekonomi nasional sekaligus mewujudkan swasembada energi.
“Pembangunan ini mencerminkan keseriusan Presiden Prabowo dalam merealisasikan misi Asta Cita nomor 5, yakni hilirisasi sumber daya alam berkelanjutan untuk meningkatkan nilai tambah dalam negeri,” ujar Meitri, Rabu (02/07/2025).
Legislator dari Dapil Jawa Timur VIII itu menegaskan, keberadaan industri baterai harus membawa manfaat langsung bagi masyarakat, khususnya warga sekitar kawasan industri.
“Proyek besar ini berpotensi menciptakan ribuan lapangan kerja. Efek berantainya juga diharapkan mendorong pertumbuhan UMKM lokal, sehingga masyarakat diberdayakan secara ekonomi,” ucapnya.
Ia menilai, pembangunan industri baterai menjadi wujud kolaborasi positif antara negara pemilik sumber daya dengan negara penguasa teknologi. Untuk itu, penting bagi Indonesia untuk menjaga posisi tawar yang kuat dalam kerja sama ini.
“Transfer pengetahuan dan teknologi harus menjadi bagian dari agenda pembangunan. Ini penting agar manfaatnya tak hanya ekonomi, tapi juga peningkatan kapasitas pendidikan dan keterampilan warga lokal,” tegas Meitri.
Lebih lanjut, Meitri menyampaikan bahwa proyek industri baterai yang memiliki kapasitas awal 15 GWh tersebut diperkirakan mampu menghemat impor BBM hingga 300.000 kiloliter per tahun.
“Ini selaras dengan semangat menuju kemandirian energi nasional. Tren kendaraan listrik di Indonesia adalah momentum penting untuk memperkuat industri dalam negeri,” jelasnya.
Sebagai anggota DPR RI yang membidangi sektor investasi, Meitri juga menyoroti pentingnya menjaga iklim investasi yang aman dan kondusif. Ia mengingatkan adanya risiko premanisme yang dapat mengganggu kelancaran proyek, seperti insiden yang terjadi dalam pembangunan pabrik BYD di Karawang.
“Ketidakpastian sosial di daerah berdampak pada penurunan 6,3 persen realisasi FDI di sektor padat karya seperti manufaktur ringan dan tekstil. Premanisme juga membuat UMKM enggan berkembang karena takut dipalak atau diintervensi,” ungkapnya, merujuk data BPS.
Untuk itu, Meitri mendorong aparat penegak hukum agar bertindak tegas memberantas premanisme. Ia juga mengusulkan pembentukan posko keamanan khusus di setiap proyek strategis nasional guna menjamin keamanan pekerja dan investor.
“Premanisme bukan hanya gangguan keamanan, tapi juga penghambat pembangunan. Pemerintah harus memberikan perhatian serius agar proyek strategis berjalan lancar dan warga lokal benar-benar merasakan manfaatnya,” pungkasnya. (Yusup)
