KARAWANG, NarasiKita.ID — Ketua Forum Pemuda Jayakerta Bersatu (FPJB), Fuad Hasan, melontarkan kritik pedas dan frontal terhadap Pemerintah Kabupaten Karawang menyusul adanya kendaraan dinas milik pejabat yang mati pajak. Menurutnya, kondisi ini mencerminkan wajah birokrasi yang bobrok dan jauh dari semangat keteladanan yang seharusnya ditunjukkan oleh penyelenggara negara.
“Ironis dan memalukan. Rakyat setiap tahun dipaksa patuh, diancam sanksi, bahkan diimbau lewat spanduk besar agar bayar pajak tepat waktu. Tapi giliran pemerintah, justru kendaraan dinasnya sendiri yang nunggak pajak. Ini bukan sekadar kelalaian, ini penghinaan terhadap akal sehat publik,” kata Fuad kepada NarasiKita.ID di Rengasdengklok, Kamis (11/12/2025).
Fuad menyebut, persoalan mobil dinas mati pajak ini bukan hal sepele. Di baliknya, ada indikasi kuat lemahnya manajemen aset daerah dan potensi penyalahgunaan anggaran pemeliharaan kendaraan dinas, yang seharusnya sudah mencakup biaya pembayaran pajak tahunan.
“Setiap tahun, dalam APBD, ada pos pemeliharaan kendaraan dinas. Artinya, uang untuk bayar pajak itu seharusnya tersedia. Kalau masih bisa mati pajak, berarti ada yang tidak beres entah salah urus, atau malah ada penyimpangan anggaran,” ungkapnya.
Lebih jauh, Fuad menyoroti peran Inspektorat Kabupaten Karawang yang menurutnya gagal total menjalankan fungsi pengawasan internal. Ia menuding lembaga tersebut lebih sering berperan sebagai “tukang stempel” ketimbang pengawas yang berani menegakkan aturan.
“Inspektorat itu seharusnya jadi penjaga moral dan integritas birokrasi, bukan pelindung kesalahan. Kalau mobil dinas bisa mati pajak dan tak ada tindakan, jelas pengawasan di Karawang sudah lumpuh total,” tegasnya.
Fuad juga menilai bahwa persoalan ini tidak bisa dilepaskan dari minimnya tanggung jawab moral pejabat pengguna kendaraan dinas. Ia menegaskan, aparatur negara yang menggunakan fasilitas publik wajib memastikan kewajiban pajaknya terpenuhi sebelum mengimbau masyarakat untuk taat.
“Ini soal mental dan rasa malu. Jangan sampai rakyat kecil diseret-seret karena telat bayar pajak motor, sementara pejabat tenang-tenang saja naik mobil dinas yang pajaknya nunggak. Pemerintah semacam ini kehilangan legitimasi moral di mata publik,” ujarnya.
Ketua FPJB itu pun mendesak Bupati Karawang untuk segera memerintahkan audit menyeluruh terhadap seluruh kendaraan dinas melalui Inspektorat dan BPKAD, sekaligus membuka hasilnya kepada publik. Transparansi, katanya, adalah satu-satunya cara memulihkan kepercayaan masyarakat.
“Bupati harus berani. Perintahkan audit terbuka, umumkan berapa kendaraan dinas yang mati pajak, dan siapa penanggung jawabnya. Kalau perlu, serahkan ke aparat penegak hukum bila ditemukan penyimpangan anggaran pemeliharaan,” tegas Fuad.
Lebih lanjut, FPJB juga meminta Kejaksaan Negeri Karawang dan Unit Tipikor Polres Karawang ikut turun memeriksa aliran anggaran pemeliharaan kendaraan dinas di tiap OPD. Fuad menilai, hal ini penting untuk memastikan tidak ada praktik penyimpangan yang ditutupi oleh mekanisme administrasi internal.
“Kalau Inspektorat lemah, biar aparat penegak hukum yang turun tangan. Jangan biarkan uang rakyat terus bocor lewat dalih pemeliharaan kendaraan, sementara pajaknya saja tidak dibayar,” tandasnya.
Lebih jauh, Fuad juga menegaskan bahwa isu mobil dinas mati pajak hanyalah puncak gunung es dari problem tata kelola aset daerah di Karawang. Ia mengingatkan, jika pembiaran seperti ini terus terjadi, maka kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah akan semakin runtuh.
“Pemerintah Karawang harus sadar, ini bukan soal pajak semata. Ini soal moral, kepatuhan, dan integritas. Kalau mau rakyat patuh, pemerintahnya dulu yang harus bersih dan jujur,” pungkasnya. (Yusup)
