NarasiKita.ID – Anggota Komisi XI DPR RI Putri Komarudin mempertanyakan kelanjutan rencana perpanjangan rute KRL hingga Karawang, Jawa Barat, yang telah lama menjadi wacana namun dinilai belum menunjukkan progres nyata.
Putri menyampaikan hal itu dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi XI DPR RI bersama Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) dan Badan Pengelola BUMN di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (9/2/2026). Ia menegaskan bahwa isu ini bukanlah hal baru di Komisi XI dan telah berulang kali dibahas bersama PT Kereta Api Indonesia (Persero).
“Beberapa kali sebenarnya sudah ada pembahasan mengenai perpanjangan rute KRL sampai Karawang yang pernah saya bahas dalam rapat dengan Pak Rio sebelumnya. Tapi walaupun rencana ini sudah cukup lama kita bahas di ruangan ini, sepertinya belum ada kelanjutan dan isunya pasang surut sampai dengan hari ini,” ujar Putri.
Menurutnya, kebutuhan akan transportasi massal yang terjangkau dan andal sudah sangat mendesak, terutama bagi masyarakat Karawang yang memiliki mobilitas tinggi menuju Jakarta dan kawasan industri sekitarnya. Ia menilai, keberadaan Kereta Cepat Jakarta–Bandung yang berhenti di Karawang belum mampu menjawab kebutuhan seluruh lapisan masyarakat.
“Walaupun kita tahu kereta cepat sudah berhenti di Karawang, tapi ada segmentasi masyarakat yang tentu tidak bisa membayar karena harganya cukup premium,” jelasnya.
Putri menambahkan, tingginya aktivitas warga Karawang dan Jakarta menuntut tersedianya moda transportasi publik yang terjangkau dan berkelanjutan. Karena itu, ia menilai rencana perpanjangan KRL ke Karawang menjadi langkah strategis yang harus segera direalisasikan.
Dalam kesempatan itu, Putri juga menyinggung adanya informasi bahwa PT KAI telah mengirimkan surat kepada Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) terkait usulan perpanjangan jalur KRL hingga Cikampek, termasuk rencana elektrifikasi jalur Jakarta–Cikampek yang pernah disampaikan sebelumnya.
“Tentu sangat saya apresiasi dan saya tunggu-tunggu karena realisasinya akan sangat bermanfaat bagi masyarakat di sekitar situ,” tuturnya.
Namun hingga RDP berlangsung, belum ada penjelasan rinci mengenai kepastian waktu pelaksanaan maupun kendala yang dihadapi dalam merealisasikan rencana tersebut. Putri berharap pemerintah dan BUMN terkait segera memberikan kejelasan agar masyarakat, khususnya di daerah pemilihannya, tidak terus berada dalam ketidakpastian.
“Yang belum kita dengar hari ini adalah bagaimana rencana ini, apakah akan terealisasi pada tahun ini dan kalau memang belum, apa kira-kira yang menjadi kendalanya,” pungkasnya.
Ia menutup dengan harapan agar rencana besar yang berdampak luas bagi masyarakat Karawang tersebut dapat dijalankan secara konsisten, sehingga manfaatnya bisa segera dirasakan secara nyata. (Ist)
