KARAWANG, NarasiKita.ID – Sekretaris Jenderal DPD Gerakan Militansi Pejuang Indonesia (GMPI) Kabupaten Karawang, Angga Dhe Raka, menyoroti sikap diam Komisi I dan Komisi III DPRD Karawang yang hingga kini belum juga menentukan jadwal Rapat Dengar Pendapat (RDP) terkait dugaan penyalahgunaan fungsi kawasan bisnis center yang berubah menjadi lokasi produksi industri.
Menurut Angga, surat permohonan audensi resmi dari GMPI telah diterima dan bahkan telah mendapat disposisi dari Ketua DPRD Karawang. Namun, tindak lanjut dari komisi terkait belum juga terlihat.
“Surat kami sudah jelas, sudah masuk dan sudah disposisi ke Ketua DPRD. Artinya tinggal menunggu tindak lanjut dari komisi. Tapi sampai sekarang, Komisi I dan Komisi III belum juga bergerak. Publik tentu bertanya, kenapa diam?” ujar Angga Dhe Raka, Selasa (23/12/2025).
Ia menegaskan, Komisi I yang membidangi hukum dan pemerintahan serta Komisi III yang mengawasi bidang pembangunan dan perizinan, memiliki tanggung jawab langsung untuk mengklarifikasi dugaan pelanggaran tata ruang tersebut.
“Kalau bukan Komisi I dan Komisi III yang membuka forum RDP, lalu siapa lagi? Ini wilayah kerja mereka. Dugaan penyalahgunaan izin dan tata ruang jelas masuk ranah pengawasan dua komisi ini,” tegasnya.
Angga mengingatkan, terlalu lamanya DPRD menetapkan jadwal RDP hanya akan memperburuk citra lembaga legislatif di mata masyarakat.
“Publik bisa menilai sendiri siapa yang berani menegakkan fungsi pengawasan dan siapa yang memilih diam. Jangan sampai Komisi I dan Komisi III dianggap tidak peka atau bahkan enggan menyentuh isu yang menyangkut kepentingan besar,” ujarnya.
GMPI menegaskan pihaknya siap hadir membawa data, dokumen izin, dan hasil temuan lapangan untuk dipaparkan secara terbuka di forum RDP.
“Kami tidak datang membawa opini, tapi membawa fakta. Kami hanya menunggu keberanian DPRD khususnya Komisi I dan Komisi III untuk membuktikan bahwa mereka masih berpihak pada kepentingan publik,” pungkasnya. (Yusup)
