KARAWANG, NarasiKita.ID – Angka stunting di Kecamatan Jayakerta kembali mencuat ke permukaan. Wakil Bupati Karawang, H. Maslani, menyoroti langsung data yang menunjukkan masih tingginya kasus anak pendek akibat gizi kronis di sejumlah desa. Namun di balik angka itu, muncul pertanyaan besar: sejauh mana keseriusan dan pemerataan intervensi Pemkab dalam menangani persoalan ini?
Dalam kegiatan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) di Kecamatan Jayakerta pada Kamis (23/10/2025), Wabup Maslani menyampaikan bahwa total terdapat 163 anak stunting yang tersebar di delapan desa.
“Dan ini ketuanya Bapak Bupati, bu. Desa Kemiri ada 9 anak, Desa Jayakerta 12, Desa Jayamakmur 14, Desa Ciptamarga 37, Desa Kertajaya 16, Desa Makmurjaya 25, Desa Kampungsawah memecah rekor 45 anak, dan Desa Medangasem 15. Totalnya 163 anak,” ungkap Maslani di hadapan jajaran kecamatan dan tenaga kesehatan.
Dari data tersebut terlihat ketimpangan yang mencolok antar desa. Desa Kampungsawah dan Ciptamarga menjadi penyumbang kasus terbanyak, sementara desa lainnya relatif lebih rendah. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan dalam capaian intervensi dan efektivitas program penurunan stunting yang dijalankan pemerintah daerah.
Kepala Puskesmas Jayakerta, Nining Mulyaningsih, menyebutkan pihaknya telah melakukan berbagai upaya di lapangan, mulai dari pemeriksaan remaja putri, calon pengantin, hingga pemberian makanan tambahan bagi balita.
“Kami juga melaksanakan edukasi kesehatan kepada remaja, ibu hamil, dan ibu menyusui, serta memberikan makanan tambahan melalui DAK Non Fisik (BOK) dan bantuan telur serta susu dari berbagai pihak,” ujarnya.
Namun, berbagai upaya itu belum sepenuhnya membuahkan hasil signifikan. Sebab, faktor non-kesehatan atau intervensi sensitif yang seharusnya ditangani lintas sektor justru masih tertinggal.
Kepala Puskesmas Medangasem, dr. Tuti Susilawati, menegaskan bahwa stunting bukan hanya persoalan gizi, tetapi juga terkait akses air bersih, sanitasi, pola asuh, dan ekonomi keluarga.
“Faktor spesifik seperti anemia pada remaja putri atau ibu hamil memang bisa ditangani oleh puskesmas. Tapi faktor sensitif seperti air bersih, jamban sehat, rumah layak huni, dan pemenuhan pangan itu harusnya menjadi tanggung jawab lintas sektor, bukan hanya tenaga kesehatan,” kata dr. Tuti menegaskan.
Kondisi di Kecamatan Jayakerta mencerminkan bahwa program penurunan stunting masih terfragmentasi antar instansi dan belum berjalan terpadu. Meskipun Pemkab Karawang telah menggencarkan kampanye dan program “Karawang Zero Stunting”, realitanya di lapangan masih banyak desa yang tertinggal dalam hal infrastruktur dasar dan pemenuhan gizi masyarakat.
Sorotan publik kini mengarah pada efektivitas koordinasi lintas perangkat daerah, terutama antara Dinas Kesehatan, Dinas PUPR, Dinas Ketahanan Pangan, serta pemerintah desa dalam memperkuat faktor-faktor pendukung penurunan stunting.
“Jangan sampai angka-angka ini hanya menjadi bahan paparan tanpa perubahan nyata di lapangan,” ujar salah seorang warga desa kampungsawah yang enggan disebut namanya saat menghadiri acara PATEN.
Hingga kini, Kecamtan Jayakerta masih tercatat sebagai salah satu kecamatan dengan angka stunting tertinggi di wilayah utara Karawang, dan menjadi cermin dari tantangan nyata pemerintah daerah dalam menjalankan intervensi yang merata dan berkelanjutan. (Yusup)
