NarasiKita.ID – Presiden Prabowo Subianto menerima sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih di Istana Merdeka, Jakarta, pada Jumat (19/09/2025). Dalam kesempatan itu, Menteri Sosial (Mensos) Syaifullah Yusuf melaporkan perkembangan program prioritas Kementerian Sosial, khususnya penyaluran bantuan sosial (bansos) yang lebih tepat sasaran.
Syaifullah menjelaskan, salah satu langkah strategis Presiden Prabowo menuju Bansos Tepat Sasaran adalah penerbitan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025 tentang penggunaan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) yang dikelola Badan Pusat Statistik (BPS). DTSEN menggantikan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dengan sistem verifikasi, validasi, dan peringkat desil 1 hingga 10 sehingga penyaluran bansos lebih akurat.
“Kami melakukan ground check terhadap 12 juta keluarga penerima manfaat. Dari hasilnya ditemukan 1,9 juta keluarga yang tidak lagi memenuhi syarat menerima bansos. Mereka digantikan oleh yang lebih berhak,” ujar Syaifullah.
Mensos juga mengungkapkan, pemerintah tengah menelusuri penerima bansos yang diduga terlibat perjudian daring (judol).
“Bagi yang terbukti bermain judol tidak akan menerima bansos lagi. Kecuali yang sangat membutuhkan, dengan syarat reaktivasi melalui desa, kelurahan, atau aplikasi yang disiapkan bekerja sama dengan Dinsos setempat,” imbuhnya.
Hingga triwulan ketiga 2025, penyaluran bansos telah mencapai lebih dari 75 persen. Presiden Prabowo, kata Syaifullah, menegaskan bahwa bansos harus dipahami sebagai bantuan sementara, sedangkan penerima diarahkan mengikuti program pemberdayaan agar mandiri secara ekonomi.
“Bansos itu sementara, pemberdayaan itu selamanya,” tegasnya.
Presiden juga mengarahkan penguatan program lain seperti penyediaan makanan dua kali sehari bagi 35 ribu penyandang disabilitas, pemenuhan gizi lansia terlantar di atas 75 tahun, serta peningkatan keterampilan dan akses usaha.
Kementerian Sosial akan melibatkan dunia usaha, filantropi, dan organisasi masyarakat dalam percepatan pengentasan kemiskinan, terutama kemiskinan ekstrem. Selain itu, koordinasi dengan Kementerian Keuangan dan Bappenas akan dilakukan untuk memperkuat anggaran pemberdayaan.
“Sehingga tiap tahun lebih terukur berapa yang graduasi, yang lolos, dan yang naik kelas,” tandasnya. (Red)
