JAKARTA, NarasiKita.ID – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian dan Pangan, Zulkifli Hasan, mengungkapkan bahwa hingga saat ini sudah terbentuk sebanyak 9.835 Koperasi Desa Merah Putih (KOPDES) di seluruh Indonesia. Jumlah tersebut terus bertambah seiring berjalannya proses pembentukan yang dilakukan secara bertahap.
“Kita sudah sepuluh kali rakor, tujuh kali di kementerian dan tiga kali di lapangan. Sampai sore tadi, sudah terbentuk 9.835 KOPDES,” kata Zulkifli dalam keterangan persnya, Kamis (08/05/2025).
Zulkifli menjelaskan, pembentukan koperasi ini bertujuan untuk memotong rantai pasok distribusi yang panjang dan menyalurkan berbagai kebutuhan pokok langsung ke masyarakat melalui koperasi di tingkat desa. KOPDES juga akan menyalurkan berbagai bantuan pemerintah seperti pupuk, tabung gas, dan sembako.
“Melalui koperasi ini, pupuk dan bantuan langsung bisa disalurkan ke masyarakat tanpa perantara tengkulak. Kita juga ingin memberantas praktik rentenir dan pinjaman online ilegal,” tegasnya.
KOPDES juga diharapkan berfungsi sebagai pusat layanan keuangan mikro, seperti BRI-Link dan BNI-Link, untuk menyediakan akses simpan pinjam yang terjangkau di desa.
Menurut Zulkifli, dari sekitar 130 ribu koperasi yang ada saat ini, sebagian akan dikonversi menjadi KOPDES. Penentuan apakah menggunakan koperasi lama atau membentuk yang baru diserahkan kepada keputusan Musyawarah Desa Khusus (Musdesus).
Untuk mendukung percepatan pembentukan KOPDES, pemerintah juga telah membentuk Satuan Tugas (Satgas) KOPDES. Satgas ini diketuai langsung oleh Menko Pangan, dengan wakil-wakil dari jajaran menteri terkait. Pelaksana harian akan dikoordinasikan oleh pejabat teknis, termasuk Ferry yang disebut sebagai koordinator pelaksana harian.
Pemerintah menargetkan KOPDES mulai beroperasi secara resmi pada 28 Oktober 2025 mendatang. Dalam tahap awal, setiap koperasi akan mendapat plafon pembiayaan sebesar Rp3 miliar. Dana ini bukan hibah, melainkan pinjaman yang harus dikembalikan dari hasil usaha koperasi.
“Ini bukan bantuan yang hilang begitu saja. Tapi plafon pembiayaan. Koperasi akan dibina, diberi usaha, dan dari keuntungan itulah pinjaman dikembalikan,” jelas Zulkifli.
Dengan skema ini, pemerintah berharap KOPDES mampu menjadi kekuatan ekonomi baru di desa dan mempercepat pemerataan kesejahteraan masyarakat. (Yusup)
