46 Warga Telagasari Diduga Keracunan MBG, Satgas BGN Karawang Bergerak – Sanksi Mengintai Pengelola Dapur

46 Warga Telagasari Diduga Keracunan MBG, Satgas BGN Karawang Bergerak – Sanksi Mengintai Pengelola Dapur

KARAWANG, NarasiKita.ID – Dugaan keracunan massal yang menimpa puluhan warga di Kecamatan Telagasari dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) memicu respons cepat pemerintah. Satuan Tugas Badan Gizi Nasional (BGN) Kabupaten Karawang langsung turun tangan, sementara potensi sanksi terhadap pengelola dapur mulai mengemuka.

Insiden yang diduga bersumber dari dapur SPPG Talaga Mulya 2 itu kini dalam penyelidikan intensif. Tim kesehatan bersama Satgas BGN telah melakukan investigasi lapangan sejak Jumat (17/4/2026) pagi.

Kepala Satgas BGN Karawang, Ridwan Salam, memastikan penanganan darurat dan investigasi berjalan paralel.

“Sudah, tadi jam 09.30 WIB tim kesehatan sudah melakukan investigasi bersama Tim BGN. Camat Telagasari juga sudah memfasilitasi masyarakat untuk penanganan di fasilitas kesehatan (Yankes),” ujarnya.

Berita Lainnya  Motor Raib Saat Ditinggal Belanja di Toko Amas, Warga Rengasdengklok Rugi Rp12 Juta

Tak berhenti pada penanganan korban, pemerintah juga membuka kemungkinan adanya pelanggaran dalam pengelolaan makanan program tersebut. Laporan investigasi tengah disiapkan untuk dilaporkan ke BGN Pusat.

“Koordinator BGN segera membuat laporan investigasi ke BGN Pusat sebagai bahan tindak lanjut pemberian sanksi ke pengelola SPPG. Saat ini kami masih menunggu hasil investigasi penyebab pastinya,” tegas Ridwan.

Di tengah sorotan publik, Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang turut memastikan keterlibatan langsung dalam pengusutan kasus. Tim medis telah berada di lokasi untuk melakukan pemeriksaan korban serta pengambilan sampel makanan.

“Dinkes sedang cek di lapangan 🙏,” kata perwakilan Dinkes Karawang, dr. Yayuk Sri Rahayu.

Berita Lainnya  Ghazali Center: Hentikan Polemik Parkir RSUD, Utamakan Transparansi dan Penegakan Hukum

Hingga berita ini diterbitkan, penyebab pasti dugaan keracunan belum diumumkan. Namun tekanan publik mulai mengarah pada aspek pengawasan dan standar keamanan pangan dalam program MBG, yang sejatinya ditujukan untuk meningkatkan gizi masyarakat bukan justru menimbulkan risiko kesehatan.

Pemerintah daerah kini dihadapkan pada dua pekerjaan sekaligus: menuntaskan penanganan korban dan memastikan akuntabilitas pengelolaan program agar kejadian serupa tidak terulang. (Jek/Sup)

Bagikan Artikel
Leave a Comment

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *