KARAWANG, NarasiKita.ID – DPRD Kabupaten Karawang menyatakan akan mengawasi secara ketat pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) tahun ajaran 2025/2026 untuk jenjang Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP). Langkah ini diambil sebagai bentuk antisipasi terhadap potensi kecurangan dan ketimpangan akses pendidikan.
Wakil Ketua DPRD Karawang, Dian Fahrud Jaman, menyoroti kesiapan pelaksanaan SPMB dan meminta Pemerintah Kabupaten Karawang untuk memperhatikan daya tampung sekolah agar tidak ada calon siswa yang ditolak hanya karena alasan kuota penuh.
“Pemerintah daerah harus memastikan semua anak usia sekolah bisa mengakses pendidikan, baik di sekolah negeri maupun swasta,” ujar Dian, Minggu (15/06/2025).
Pelaksanaan SPMB untuk jenjang SMP akan berlangsung pada 23 Juni hingga 2 Juli 2025, sedangkan jenjang SD dijadwalkan pada 3 hingga 10 Juli 2025.
Selain persoalan daya tampung, Dian juga menyoroti faktor ekonomi yang membuat sebagian orang tua enggan menyekolahkan anak mereka. Kondisi ini berisiko meningkatkan angka putus sekolah di Karawang.
Menurutnya, pemerintah daerah perlu memperhatikan jumlah dan daya tampung sekolah negeri maupun swasta. Jika sekolah negeri tidak mampu menampung seluruh calon siswa, maka sekolah swasta harus disiapkan sebagai alternatif, disertai dengan bantuan stimulus pendidikan dari pemerintah.
“Kita harus menjamin pemerataan dan kesetaraan pendidikan agar dirasakan semua lapisan masyarakat. Komitmen politik pemerintah daerah terhadap dunia pendidikan sangat dibutuhkan,” tegas Dian.
Ia juga menekankan bahwa bantuan pendidikan untuk siswa yang masuk ke sekolah swasta karena tidak tertampung di sekolah negeri harus diberikan kepada keluarga tidak mampu. Hal ini sejalan dengan ketentuan dalam Permendikdasmen Nomor 3 Tahun 2025 tentang SPMB, yang mengatur afirmasi bagi siswa dari keluarga prasejahtera.
Dian menilai, program Karawang Cerdas yang telah dimiliki Pemkab Karawang harus dioptimalkan sebagai solusi bagi siswa yang mengalami hambatan ekonomi.
“Beasiswa dari program Karawang Cerdas harus tepat sasaran. Jangan sampai ada anak Karawang yang gagal sekolah hanya karena keterbatasan ekonomi,” pungkasnya. (*)
