BEKASI, NarasiKita.ID – Proyek pembangunan tanggul permanen Citarum Hilir di Desa Lenggahjaya, Kecamatan Cabangbungin, Kabupaten Bekasi, kembali menuai sorotan. Proyek yang digarap PT Jaya Mulya Konstruksi ini diduga mengabaikan hak-hak warga terdampak dan minim transparansi dalam pelaksanaannya, Selasa (28/10/2025).
Warga sekitar lokasi mengeluhkan dampak negatif dari aktivitas proyek, mulai dari debu tebal, kebisingan alat berat, hingga getaran tanah yang mengganggu aktivitas sehari-hari. Namun hingga kini, mereka mengaku tidak pernah menerima kompensasi sepeser pun dari pihak pelaksana.
“Uang kompensasi belum ada, cuma difoto-foto aja. Pekerjaannya juga belum selesai. Katanya nanti kalau ada kerusakan tinggal lapor,” ujar salah seorang warga dengan nada kecewa.
Ironisnya, ketika dikonfirmasi, Budi, pelaksana proyek tersebut, justru menyatakan bahwa tidak ada kompensasi untuk warga terdampak karena proyek itu disebut usulan masyarakat sendiri.
“Kompensasi kebisingan, getaran, nggak ada, karena ini atas usulan warga,” ujarnya santai.
Pernyataan tersebut dinilai mengabaikan tanggung jawab sosial dan aspek hukum lingkungan. Sebab, meskipun proyek berasal dari aspirasi masyarakat, tidak berarti bebas dari kewajiban mitigasi dampak dan pemberian kompensasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
Secara normatif, setiap proyek konstruksi yang menimbulkan dampak lingkungan atau sosial wajib melaksanakan upaya pengendalian dan kompensasi terhadap masyarakat terdampak. Mengabaikan hal tersebut bukan hanya pelanggaran etika pembangunan, tetapi juga dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hak-hak warga negara.
Minimnya transparansi, lemahnya pengawasan, dan nihilnya kompensasi menimbulkan pertanyaan besar: apakah proyek bernilai miliaran rupiah ini benar-benar berpihak pada masyarakat, atau justru menjadi beban baru bagi mereka yang tinggal di sekitar lokasi? (MA)
