KARAWANG, NarasiKita.ID – Sekretaris DPD GMPI Karawang, Angga Dhe Raka melontarkan kritik keras terhadap wacana parkir gratis yang digulirkan sejumlah anggota dewan. Ia menilai, gagasan tersebut lebih bernuansa pencitraan politik ketimbang solusi substansial bagi masyarakat kecil.
Alih-alih menyentuh akar persoalan, Angga justru menantang keberanian para anggota DPRD Karawang untuk menunjukkan keberpihakan yang nyata, bukan simbolik.
“Kalau memang serius berpihak pada rakyat kecil, jangan cari panggung lewat kebijakan populis. Potong saja gaji dan tunjangan kalian. Itu jauh lebih jujur dan berdampak,” tegasnya angga kepada NarasiKita.ID, Sabtu (4/4/2026).
Ia menyoroti bahwa penghasilan anggota DPRD Karawang yang bisa mencapai Rp45 juta hingga Rp60 juta per bulan merupakan angka yang sangat besar jika dibandingkan dengan kondisi ekonomi sebagian masyarakat Karawang yang masih berjuang memenuhi kebutuhan dasar.
Menurut Angga, wacana parkir gratis justru berpotensi menjadi jebakan kebijakan. Di satu sisi terlihat pro-rakyat, namun di sisi lain berisiko menggerus pendapatan daerah yang pada akhirnya juga berasal dari rakyat.
“Ini logika yang sesat. Mau membantu rakyat, tapi sumber pendapatan daerah malah dipangkas. Lalu nanti tambalnya dari mana? APBD juga. Artinya tetap rakyat yang menanggung,” sindirnya.
Ia bahkan menyebut, jika DPRD tetap memaksakan kebijakan tersebut tanpa kajian fiskal yang transparan, maka patut diduga ada kepentingan politik jangka pendek yang sedang dimainkan.
“Jangan bungkus kepentingan politik dengan label keberpihakan. Rakyat sekarang sudah cerdas, bisa membedakan mana kebijakan yang tulus, mana yang sekadar gimmick,” lanjutnya.
Angga juga mempertanyakan konsistensi para legislator dalam memperjuangkan kepentingan publik. Menurutnya, jika benar memiliki komitmen moral, maka langkah paling sederhana adalah dengan mengurangi beban negara dari internal mereka sendiri.
“Berani tidak DPRD mengorbankan kenyamanan mereka? Atau keberpihakan itu hanya berlaku kalau tidak menyentuh kantong sendiri?” ujarnya.
Ia menegaskan, GMPI tidak akan tinggal diam terhadap kebijakan yang dinilai menyesatkan opini publik. Pihaknya akan terus mengawal setiap wacana kebijakan agar tidak keluar dari prinsip keadilan fiskal dan kepentingan rakyat secara luas.
“Jangan jual slogan pro-rakyat kalau ujungnya cuma sandiwara anggaran. Rakyat butuh keberanian, bukan kepura-puraan,” pungkasnya. (Sup)
