Beranda Daerah BUMDes Warga Bina Mekar Kemiri Tidak Berkontribusi ke PADes Selama Dua Tahun...

BUMDes Warga Bina Mekar Kemiri Tidak Berkontribusi ke PADes Selama Dua Tahun Terakhir

KARAWANG, NarasiKita.ID – Pemerintah Desa Kemiri, Kecamatan Jayakerta, Kabupaten Karawang, telah beberapa kali memberikan penyertaan modal kepada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Warga Bina Mekar Kemiri. Meski telah menerima kucuran dana ratusan juta rupiah dari Dana Desa dalam beberapa tahap, BUMDes ini selama dua tahun terakhir tidak menghasilkan Pendapatan Asli Desa (PADes).

Menurut data yang diterima redaksi, BUMDes Warga Bina Mekar Kemiri telah menerima dana penyertaan modal sebagai berikut:

• Tahun 2018: Rp 70.000.000

• Tahun 2019: Rp 61.512.000

• Tahun 2021: Rp 30.064.400

• Tahun 2022: Rp 48.076.400

Berita Lainnya  BPK Bongkar Borok Dinas PUPR Karawang: Ratusan Kilometer Jalan Rusak Parah Sengaja Diterlantarkan, Anggaran Diduga Salah Sasaran

• Tahun 2023: Rp 65.645.600

Total penyertaan modal dari tahun 2018 hingga 2023 mencapai Rp 275.298.400.

Namun, sejak dua tahun terakhir, BUMDes ini tidak memberikan kontribusi ke PADes. Saat dikonfirmasi, Sekretaris BUMDes, Hadi, membenarkan hal tersebut. Ia menjelaskan bahwa dana BUMDes saat ini macet di petani.

“Ya, tahun ini belum ada pemasukan ke PADes karena dari petaninya juga belum masuk,” ujar Hadi kepada wartawan pada Senin (06/01/2025).

Hadi menjelaskan bahwa BUMDes Warga Bina Mekar Kemiri bergerak di bidang usaha tani, seperti pengadaan pupuk dan pengolahan sawah. Petani yang menggunakan jasa BUMDes menjadi salah satu sumber pendapatan utama.

Berita Lainnya  Skandal BUMDes Kertajaya: Istri Kades Jadi Ketua BUMDes Tanpa Musdes, Diduga Didukung Pendamping Desa

“Unit usaha kami salah satunya adalah pengadaan pupuk dan pengolahan sawah. Namun, sudah dua tahun ini memang tidak ada pemasukan,” tambahnya.

Meski demikian, ia menyatakan bahwa laporan ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Karawang tetap berjalan.

“Soal macetnya dana di petani, bisa tanyakan langsung ke ketua, karena ketua yang mengelola langsung,” pungkasnya.

Kondisi ini menimbulkan tanda tanya besar terkait pengelolaan BUMDes dan efektivitas penyertaan modal dari Dana Desa. Pihak-pihak terkait perlu segera melakukan evaluasi menyeluruh untuk memastikan BUMDes berfungsi sebagaimana mestinya demi mendukung perekonomian desa. (Yusup)

Bagikan Artikel