BEKASI, NarasiKita.ID – Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam aliansi organisasi kemahasiswaan Cipayung Plus menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung Bupati Bekasi pada Kamis (02/04). Aksi tersebut berlangsung memanas saat massa mencoba merangsek masuk dari gerbang kompleks perkantoran Pemkab Bekasi hingga ke teras gedung.
Aksi ini mencerminkan meningkatnya tekanan terhadap Pemerintah Kabupaten Bekasi yang dinilai lamban, tertutup, dan cenderung reaktif dalam merespons berbagai persoalan publik.
Mahasiswa dari tujuh organisasi kepemudaan, yakni Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI), Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI), Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), Himpunan Mahasiswa Persatuan Islam (Hima Persis), Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM), dan Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND), menyuarakan tuntutan yang mereka anggap mendesak.
Koordinator aksi, Adhil Laksono Murti, Ketua HMI Cabang Bekasi, menyebut aksi ini merupakan akumulasi kekecewaan terhadap sikap pemerintah daerah yang dinilai tidak kunjung memberikan solusi konkret.
“Kami melakukan aksi ini berdasarkan keresahan yang kami akumulasikan dari berbagai persoalan di Kabupaten Bekasi yang hingga kini belum terselesaikan,” ujarnya.
Menurut Adhil, pemerintah daerah selama ini lebih banyak memberikan respons normatif tanpa diikuti langkah nyata. Hal ini dinilai memperlihatkan pola kepemimpinan yang cenderung defensif dan menghindari konfrontasi langsung dengan publik.
Adapun sejumlah tuntutan yang disampaikan meliputi perbaikan layanan kesehatan, peningkatan infrastruktur jalan, jaminan pendidikan bagi mahasiswa kurang mampu, pemberantasan korupsi, penyediaan lapangan kerja bagi warga lokal, evaluasi kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), serta penanganan banjir yang dinilai belum optimal. Mahasiswa juga menyatakan mosi tidak percaya terhadap KNPI.
Selain itu, massa aksi mendesak Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Bekasi, Sekretaris Daerah, serta pimpinan DPRD Kabupaten Bekasi untuk menemui mereka secara langsung sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik.
“Kami mendesak Plt Bupati Bekasi, Sekda, dan pimpinan DPRD untuk menemui kami. Jika tidak, kami akan menunggu sampai mereka datang,” tegas Adhil.
Namun hingga aksi berlangsung berjam-jam, pimpinan eksekutif daerah tidak kunjung hadir di hadapan massa. Kondisi ini semakin menguatkan persepsi mahasiswa bahwa pemerintah cenderung menutup diri dan baru merespons ketika tekanan publik meningkat.
Hingga pukul 17.00 WIB, massa aksi masih bertahan di teras Gedung Bupati Bekasi dengan penjagaan ketat dari Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan aparat kepolisian. Di tengah situasi tersebut, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bekasi, Budi Muhammad Mustofa, didampingi anggota Fraksi PKS Saeful Islam, hadir untuk menemui mahasiswa.
Kehadiran unsur legislatif tersebut dinilai belum menjawab tuntutan utama yang ditujukan kepada pihak eksekutif, sekaligus mempertegas sorotan terhadap minimnya keterbukaan dan respons langsung dari pemerintah daerah. (MA)
