BEKASI, NarasiKita.ID – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Desa Jayalaksana, Kecamatan Cabangbungin, Kabupaten Bekasi, menuai sorotan tajam. Paket makanan yang didistribusikan ke sejumlah sekolah pada Senin (02/03/2026) diduga memiliki nilai riil di bawah standar harga yang ditetapkan Badan Gizi Nasional (BGN).
Sesuai ketentuan, alokasi anggaran MBG ditetapkan sebesar Rp10.000 per porsi untuk siswa SD kelas 4 ke atas, SMP, dan SMA, serta Rp8.000 untuk siswa kelas 4 SD ke bawah. Namun, hasil perhitungan internal yang dilakukan salah satu guru SD di Jayalaksana menunjukkan nilai paket yang diterima siswa diperkirakan hanya berkisar Rp7.500.
“Tadi sudah saya hitung, perkiraan di angka Rp7.500,” ujar guru tersebut kepada NarasiKita.ID, Senin (02/03/2026).
Guru tersebut merinci, harga roti di tingkat agen sekitar Rp1.000 dan di warung Rp2.000. Susu berkisar Rp2.000 di agen dan Rp2.500–Rp3.000 di eceran. Kurma kemasan kecil sekitar Rp1.000, sementara keripik tempe satu bal dihargai Rp80.000 di distributor dan sekitar Rp100.000 di warung, yang kemudian dibagi menjadi beberapa kemasan kecil.
Jika mengacu pada logika pembelian dalam jumlah besar, harga seharusnya lebih rendah dari harga eceran. Namun, pamflet rincian harga yang diduga dibuat oleh pihak penyedia makanan (dapur MBG) justru mencantumkan harga setara bahkan melebihi harga warung eceran.
Kondisi ini memicu dugaan adanya penggelembungan harga (mark-up) dalam penyusunan anggaran paket makanan.
Samsul Rizal, warga Desa Jayalaksana, menilai pencantuman harga eceran dalam pamflet tersebut tidak masuk akal.
“Masyarakat sekarang paham harga pasar. Penyedia tidak mungkin belanja dalam jumlah besar di warung kecil. Mereka pasti ambil dari distributor yang harganya jauh lebih murah. Kalau yang dicantumkan harga eceran, ini patut dipertanyakan,” tegasnya.
Ia menyebut transparansi menjadi kunci agar program yang seharusnya membantu pemenuhan gizi siswa tidak justru menimbulkan kecurigaan publik.
Program MBG sejatinya dirancang untuk meningkatkan kualitas gizi pelajar sekaligus memastikan penggunaan anggaran berjalan efektif dan tepat sasaran. Namun jika nilai riil paket berada di bawah standar yang ditetapkan BGN, maka perlu ada klarifikasi terbuka dari pihak penyedia maupun instansi terkait.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak penyedia makanan (Dapur MBG) Jayalaksana belum memberikan keterangan resmi terkait dugaan selisih harga tersebut.
NarasiKita.ID masih berupaya meminta konfirmasi dari pihak terkait guna memastikan akurasi data dan keberimbangan informasi. (MA)
