KARAWANG, NarasiKita.ID – Sekretaris Forum Karawang Utara Bergerak (FKUB), Nana Satria Permana, memberikan pandangan terkait isu keretakan hubungan antara Bupati Karawang, Aep Syaepuloh, dan Sekretaris Daerah (Sekda), Asep Aang Rahmatullah.
Menurutnya, seharusnya dalam 100 hari masa kerja Bupati dan Wakil Bupati terpilih, yang disampaikan ke publik adalah capaian dan kinerja, bukan justru isu konflik internal.
“Yang dibutuhkan masyarakat adalah informasi soal pencapaian program kerja selama 100 hari, bukan wacana perseteruan antara bupati dan sekda. Isu seperti ini tidak perlu dibesar-besarkan apalagi disebarluaskan. Di saat kepala daerah lain berlomba menyampaikan prestasi, di Karawang justru yang ramai isu keretakan,” tegas Nana kepada NarasiKita.ID, Selasa (27/05/2025).
Ia menilai, seharusnya Bupati dan Sekda berjalan seiring untuk mencapai target-target pembangunan yang telah dirancang. Apalagi Karawang memiliki posisi strategis sebagai daerah penyangga ibu kota, sehingga perlu dikelola lebih progresif.
“Idealnya, Sekda yang merupakan pejabat karier harus satu frekuensi dengan bupati yang memiliki mandat politik. Sekda adalah pelaksana kebijakan yang dibuat oleh bupati, sehingga harus selaras agar program 100 hari bisa terealisasi dengan baik,” tambahnya.
Nana juga mengingatkan bahwa jika para pemimpin daerah sibuk dengan tarik-menarik kepentingan politik, maka yang menjadi korban adalah rakyat.
“Kalau para elitnya berseteru, apalagi jika sampai saling sandera kepentingan, tentu program bisa tersumbat. Padahal rakyat menunggu hasil kerja, bukan drama politik,” ujarnya.
Ia pun menegaskan bahwa sejak dilantik, Sekda wajib mengabdi kepada rakyat dan menjalankan tugasnya sebagai kepala pegawai negeri. Begitu pula Bupati, yang sejak disumpah harus menjadi pelayan rakyat tanpa gesekan dengan aparatur sipil negara.
“Kami sebagai warga Karawang berharap, para pemimpin bekerja secara maksimal dan mengeluarkan kebijakan yang berpihak pada rakyat, bukan sebaliknya,” pungkas Nana. (Yusup/NarasiKita.ID)
