KARAWANG, NarasiKita.ID – Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, mendapat kritik tajam dari Ketua DPC Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) Karawang, Asep Agustian. Kritik ini muncul akibat janji Dedi yang dinilai meleset terkait perbaikan Jembatan Cicangor di Kecamatan Pangkalan, Kabupaten Karawang.
Dedi sebelumnya berjanji menyelesaikan perbaikan dalam waktu dua minggu. Namun, kenyataannya, proyek tersebut terbengkalai dan belum menunjukkan perkembangan yang signifikan. Menurut Asep Agustian, yang akrab disapa Askun, pembangunan Jembatan Bailey sebagai solusi sementara justru mangkrak dan berpotensi tidak bisa dilanjutkan.
Janji yang Tak Terpenuhi Askun menilai bahwa jika proyek ini tidak bisa diteruskan, maka anggaran negara yang telah digunakan menjadi sia-sia. “Bayangkan jika proyek ini tidak bisa diteruskan, padahal sudah menggunakan anggaran negara,” ujar Askun pada Minggu (30/3).
Lebih lanjut, ia menilai Dedi Mulyadi lebih banyak mencari sensasi melalui konten media sosial daripada memberikan solusi konkret bagi masyarakat. “Perbaikan jembatan ini menjadi contoh nyata bahwa kebijakan Gubernur tidak dipertimbangkan secara matang,” katanya.
Askun juga menyoroti bahwa jembatan yang dijanjikan rampung dalam dua minggu justru mengalami keterlambatan. Bahkan, ketika mulai digunakan, terlihat miring dan membahayakan pengguna jalan. “Seorang Gubernur seharusnya tidak asal bicara. Harus ada perhitungan matang, koordinasi dengan para ahli teknik, serta pihak terkait, termasuk Bupati Karawang. Jangan hanya membuat konten demi popularitas di media sosial,” tambahnya.
Proyek atau Pencitraan? Selain masalah jembatan, Askun mempertanyakan apakah proyek-proyek seperti Jembatan Bailey dan rencana program rumah panggung benar-benar untuk kepentingan masyarakat atau hanya strategi pencitraan. “Yang dibutuhkan masyarakat bukan sekadar konten, tapi hasil nyata,” tegasnya.
Ia juga mengingatkan bahwa seorang pemimpin harus lebih berhati-hati dalam berjanji agar tidak mengecewakan rakyat. “Jangan hanya karena memiliki jutaan pengikut di media sosial, lalu merasa paling hebat. Seorang pemimpin harus bertanggung jawab atas ucapannya. Negara ini tidak bisa dibangun hanya dengan konten,” pungkasnya.
Keterlambatan Perbaikan Jalan Provinsi Tak hanya soal jembatan, Askun juga menyoroti keterlambatan perbaikan jalan provinsi di Karawang yang dikerjakan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Menurutnya, kondisi jalan yang rusak berisiko tinggi bagi para pemudik yang melintas saat musim Lebaran. “Perbaikan jalan juga molor, akibatnya banyak pemudik mengalami kecelakaan karena jalan berlubang di Karawang,” ujarnya.
Sebelumnya, Bupati Karawang, Aep Syaepuloh, juga mengungkapkan kekecewaannya atas keterlambatan perbaikan jalan tersebut. Aep bahkan telah memanggil PPK 1.1 Jawa Barat untuk meminta klarifikasi terkait keterlambatan proyek tersebut. Ia juga menegaskan siap turun tangan memperbaiki jalan jika Pemerintah Provinsi tidak segera menyelesaikan perbaikannya.
Kritik terhadap Dedi Mulyadi ini menjadi sorotan publik, terutama terkait efektivitas kepemimpinannya dalam menyelesaikan permasalahan infrastruktur di Jawa Barat. (NK)
