KARAWANG, NarasiKita.ID – Pernyataan mengejutkan keluar dari mulut Kabid SDA Dinas PUPR Karawang, Aris Purwanto, yang mengaku tak berdaya menghindari faktor “lingkaran” dalam praktik jual beli paket proyek. Bagi publik, kalimat itu terdengar seperti pengakuan dosa terbuka dan bagi berbagai kalangan masyarakat, itu adalah bom waktu yang menyingkap borok lama di tubuh PUPR Karawang.
Ketua Forum Karawang Utara Bergerak (FKUB) sekaligus Sekretaris Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Gerakan Militansi Pejuang Indonesia (GMPI) Karawang, Angga Dhe Raka, menilai pernyataan Aris bukan kebetulan, tapi refleksi dari mental pejabat yang sudah menyerah pada sistem korup.
“Dia bilang tak bisa menghindari lingkaran — artinya dia tahu, tapi ikut. Ini bukan pejabat, ini operator rente proyek! Dan yang lebih ngeri, lingkaran itu bukan bayangan, tapi nyata: dari DPRD, pejabat, sampai elit di atasnya,” tegas Angga, Jumat (31/10/2025).
Menurut Angga, istilah “lingkaran” yang disebut Aris merupakan kode keras adanya jaringan mafia proyek di dalam tubuh PUPR Karawang, yang selama ini hanya dibisikkan di lorong-lorong tender dan meja negosiasi.
“Yang dimaksud lingkaran itu siapa? Jangan pura-pura polos. Di Karawang semua tahu, ada jatah pokir DPRD, ada aspirasi pejabat, atau juga ada tekanan dari atas. Proyek dijual sebelum dikerjakan. Paket bukan lagi soal kebutuhan rakyat, tapi siapa yang paling kuat di lingkaran itu,” ujarnya.
FKUB menilai pengakuan tersebut seharusnya jadi pintu masuk bagi aparat penegak hukum, terutama KPK, untuk membongkar jaringan rente proyek di Dinas PUPR Karawang.
“Ini bukan gosip warung kopi, tapi pengakuan langsung dari Kabid. Kalau KPK diam, publik bisa menilai lembaga antirasuah pun bisa kalah oleh ‘lingkaran setan’ lokal,” cetusnya.
Angga juga menyentil Bupati Karawang yang hingga kini tidak bersuara sedikit pun soal hebohnya isu jual beli proyek di bawah dinas yang menjadi tulang punggung infrastruktur daerah.
“Kalau Bupati diam, berarti setuju. Jangan bilang bersih kalau yang kotor dibiarkan hidup di bawah kendalinya. Ini bukan sekadar proyek, ini penyakit kekuasaan,” tandas Angga.
“Selama proyek masih bisa dibeli, selama pejabat masih tunduk pada lingkaran, maka pembangunan di Karawang cuma ilusi dan rakyat cuma jadi korban dari pasar gelap bernama APBD.” timpalnya. (Yusup)
