KARAWANG, NarasiKita.ID – Panitia Kerja Pengawasan Penyerapan Gabah dan Jagung dari Komisi IV DPR RI melaksanakan kunjungan kerja ke Sentra Penggilingan Padi Bulog, Kantor Cabang Karawang, Rabu (30/04/2025). Kunjungan ini dilakukan sebagai bagian dari upaya pengawasan dan evaluasi program ketahanan pangan nasional, khususnya terkait penyerapan gabah dan jagung oleh pemerintah.
Kegiatan tersebut bertujuan memastikan bahwa kebijakan pemerintah dalam mendukung petani berjalan optimal, sekaligus menyerap aspirasi dari para pelaku usaha di sektor pertanian, termasuk petani dan pengelola penggilingan padi.
Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Prof. Dr. Ir. Rokhmin Dahuri, MS, menegaskan pentingnya swasembada pangan sebagai prioritas utama pembangunan nasional. Menurutnya, keberhasilan program penyerapan hasil panen bergantung pada sinergi yang kuat antara pemerintah, BUMN, dan petani.
“Menetapkan swasembada atau kedaulatan pangan sebagai prioritas pembangunan adalah keharusan. Bersama pemerintah dan DPR, khususnya Komisi IV, kami berkomitmen mengawal setiap kebijakan dari hulu hingga hilir. Kebijakan tersebut harus tepat dan berpihak pada petani demi terwujudnya kemandirian pangan Indonesia,” ujar Rokhmin.
Dalam kunjungan tersebut, Komisi IV juga melakukan evaluasi terhadap implementasi Harga Pembelian Pemerintah (HPP) untuk gabah dan jagung. Evaluasi ini bertujuan memastikan hasil panen petani dapat terserap secara optimal dengan harga yang adil dan menguntungkan.
“DPR RI harus memastikan sinergi yang kuat di semua lini agar hasil panen petani benar-benar terserap dengan baik. Tujuannya jelas: meningkatkan kesejahteraan petani dan menjaga ketahanan pangan nasional,” tegas mantan Menteri Kelautan dan Perikanan periode 2001–2004 tersebut.
Lebih lanjut, Prof. Rokhmin menekankan pentingnya pendekatan berbasis lapangan. Menurutnya, Karawang sebagai lumbung padi nasional perlu menjadi contoh dalam implementasi kebijakan penyerapan pangan.
“Melalui kunjungan langsung seperti ini, kami dapat mendengar langsung aspirasi dan permasalahan dari petani serta pengelola penggilingan. Hal ini penting agar kebijakan yang dirumuskan di tingkat pusat benar-benar relevan dan tepat sasaran,” tambahnya.
Ia berharap hasil dari kunjungan kerja ini dapat menjadi pijakan dalam merumuskan strategi nasional yang lebih efektif, serta memperkuat komitmen pemerintah dan DPR dalam memperjuangkan nasib petani.
“DPR RI bersama pemerintah akan terus mengawal kebijakan dari hulu ke hilir. Penyerapan hasil panen harus tepat sasaran dan benar-benar berpihak pada petani,” pungkasnya.
Kunjungan ini juga menjadi momentum dialog antara pemangku kepentingan, petani, dan pelaku industri penggilingan padi untuk menyampaikan berbagai tantangan yang mereka hadapi dalam proses produksi hingga distribusi hasil pertanian. (ist)
