NarasiKita.ID – Program pembentukan 70 ribu Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) menuai beragam tanggapan. Banyak pihak menilai program ini berisiko tinggi mengalami kegagalan. Penilaian tersebut bukan tanpa dasar, mengingat kegagalan sejumlah program sejenis sejak era Orde Baru, seperti program KUD, hingga berbagai upaya pembentukan koperasi desa oleh pemerintah daerah di era reformasi yang umumnya berakhir stagnan.
Jika KDMP gagal, dampaknya tidak hanya bersifat material seperti hilangnya aset koperasi dan lapangan kerja, tetapi juga non-material, seperti memburuknya citra koperasi nasional. Citra ini sudah terpuruk akibat kasus delapan koperasi bermasalah yang menyebabkan kerugian sebesar Rp26 triliun. Karenanya, penting memastikan KDMP tidak justru memperburuk citra koperasi yang tengah diupayakan rebranding.
Namun, bila berhasil, KDMP berpotensi memberi dampak positif yang signifikan bagi perekonomian nasional, terutama karena keberadaannya tersebar merata di seluruh desa di Indonesia. Tulisan ini mengulas tantangan utama KDMP dan strategi untuk mengatasinya.
Tantangan Program KDMP
Ketergantungan
Model pelaksanaan yang top-down dan minimnya partisipasi masyarakat berisiko menimbulkan ketergantungan terhadap dana dan pembinaan pemerintah.
Koperasi hanya berjalan jika didukung dana pemerintah, dan stagnan ketika bantuan dihentikan.
Kelayakan Bisnis
Pemaksaan pembentukan koperasi di setiap desa bisa jadi tidak ekonomis tanpa studi kelayakan.
Kantor layanan bisa disebar di tiap desa, namun struktur pengelolaan dapat beroperasi di tingkat kecamatan atau kabupaten.
KDMP harus dibangun dengan model bisnis berkelanjutan, tidak bergantung pada pemerintah.
Potensi Konflik
Di desa biasanya sudah ada lembaga serupa dengan kepentingan sejenis, serta keterbatasan sumber daya (terutama SDM).
Tumpang tindih ini berpotensi menimbulkan konflik internal dan antar lembaga, bahkan bisa tereskalasi ke tingkat nasional.
Kualitas SDM
Masih ada anggapan bahwa pengelolaan koperasi tidak membutuhkan SDM berkualitas tinggi.
Padahal pengurus koperasi harus memiliki kapasitas teknis, pendampingan usaha mikro, hingga peran sebagai pelatih anggota.
Risiko Penyelewengan Dana
Alokasi dana sebesar Rp3,5–5 miliar per desa sangat rawan disalahgunakan.
Korupsi yang kini menjangkau tingkat desa menjadi tantangan besar.
Politisasi
Karena jumlah dan cakupannya yang besar, KDMP rawan dijadikan alat politik praktis yang merusak independensi koperasi.
Intervensi negatif berpotensi terjadi dalam rekrutmen, pengadaan, hingga kerja sama bisnis.
Strategi Keberhasilan KDMP
Proses Partisipatif
Melibatkan masyarakat sejak awal pembentukan koperasi akan memperkuat kepemilikan sosial dan menjadikan koperasi lebih mandiri.
Pendekatan ini juga sejalan dengan prinsip dasar koperasi.
Penguatan Bisnis
KDMP harus mampu menghasilkan pendapatan operasional secara mandiri.
Diperlukan studi kelayakan mendalam untuk merancang model bisnis dan kelembagaan yang tepat, termasuk pemanfaatan teknologi.
Penguatan SDM
Pengurus dan pengelola harus memiliki integritas dan profesionalisme tinggi.
Dibutuhkan sistem seleksi, pelatihan, dan pendampingan yang berkelanjutan, baik teknis maupun karakter.
Sinergi dengan Stakeholder
KDMP harus bersinergi dengan lembaga desa dan pihak luar seperti koperasi lain, perguruan tinggi, dan sektor swasta.
Sinergi ini akan meminimalkan konflik dan memperluas potensi pengembangan.
Sistem Audit dan Pengawasan
Perlu dibangun satuan pengawas internal (SPI), sistem pengaduan masyarakat, dan audit eksternal berbasis teknologi.
Sistem ini harus efisien namun tetap efektif dalam pencegahan korupsi.
Independensi KDMP
KDMP harus dinyatakan dan dijaga sebagai entitas bisnis yang bebas dari afiliasi politik.
Prinsip ini harus tercantum dalam AD/ART dan disosialisasikan secara luas.
Optimalisasi Peran Stakeholder
Koperasi adalah badan usaha milik anggota yang dijalankan secara demokratis. Meski demikian, dukungan dan kolaborasi dari pemerintah dan pihak lain sangat penting.
Pemerintah perlu:
- Mengeluarkan kebijakan yang mendukung ekosistem bisnis koperasi.
- Memprioritaskan koperasi dalam pengadaan dan pembangunan infrastruktur.
Penutup: Koperasi sebagai Soko Guru Ekonomi
Agar KDMP sukses, risiko harus dicegah dan strategi dijalankan secara konsisten dan optimal. Bila demikian, KDMP akan memperbaiki citra koperasi dan memperkuat posisi koperasi sebagai soko guru ekonomi nasional.
Oleh: Iwan Rudi Saktiawan, S.Si., M.Ag., CIRBD
Pakar Koperasi dan Keuangan Mikro Syariah | Analis Kebijakan KNEKS
