KARAWANG, NarasiKita.ID – Fenomena aparatur sipil negara (ASN) dan sejumlah pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karawang yang mulai beralih menggunakan sepeda motor menuai sorotan kritis. Direktur Ghazali Center, Lili Gojali, menilai langkah tersebut tidak boleh berhenti sebagai simbol semata, apalagi sekadar respons sesaat atas instruksi pusat.
Menurut Lili, kebijakan penghematan energi yang diwujudkan melalui peralihan moda transportasi pejabat seharusnya menjadi pintu masuk menuju kebijakan yang lebih substansial, yakni penguatan ketahanan fiskal daerah.
“Alih kendaraan itu bukan puncak dari kebijakan hemat energi. Ini baru langkah awal. Justru yang lebih penting adalah keberanian pemerintah merevisi struktur pengeluaran,” tegasnya.
Ia menyoroti sejumlah pos anggaran yang dinilai perlu dikaji ulang secara serius, mulai dari tunjangan transportasi bagi pejabat dan anggota dewan, biaya perawatan kendaraan dinas, hingga belanja makan dan minum ASN. Tanpa pembenahan di sektor tersebut, kebijakan hemat energi dinilai hanya menjadi kosmetik administratif yang minim dampak nyata.
Lebih jauh, Lili juga mengingatkan agar langkah ini tidak berhenti sebagai formalitas atau kepatuhan sesaat karena tekanan instruksi dari pemerintah pusat. Ia menekankan pentingnya menjadikan pola hidup sederhana sebagai karakter yang melekat dalam diri setiap pejabat publik.
“Jangan sampai ini hanya euforia sesaat. Empati terhadap kondisi rakyat harus menjadi kebiasaan, bukan sandiwara kebijakan. Kesederhanaan itu harus mendarah daging dalam jiwa pejabat sebagai abdi negara dan abdi rakyat,” ujarnya.
Ia pun menegaskan peran penting publik, terutama media, dalam mengawal konsistensi kebijakan tersebut. Media diminta tidak larut dalam glorifikasi berlebihan atas langkah yang masih sangat dini.
“Cukup tampilkan sebagai peristiwa biasa. Tidak perlu dihebohkan apalagi dijadikan teladan. Wong baru beberapa hari. Kalau sudah bertahan lama dan konsisten, itu baru layak diapresiasi,” sindirnya.
Lebih lanjut, Lili juga mengingatkan bahwa perilaku sederhana pejabat bukan sekadar citra, melainkan cerminan nilai-nilai luhur para pendiri bangsa yang harus terus dijaga. Karena itu, pengawasan publik terhadap gaya hidup dan kebijakan pejabat menjadi kunci agar arah pengelolaan negara tetap berpihak pada kepentingan rakyat. (Sup)
