Beranda Daerah Pemkab Karawang Gelar FGD Bahas Pengelolaan PBB P2, Wabup Maslani: Harus Transparan,...

Pemkab Karawang Gelar FGD Bahas Pengelolaan PBB P2, Wabup Maslani: Harus Transparan, Adil dan Pro Petani

KARAWANG, NarasiKita.ID – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Karawang menggelar Forum Group Discussion (FGD) Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) di Galeri Bale Indung Nyi Pager Asih, Komplek Pemda Karawang, Senin (03/11/2025).

Kegiatan tersebut dihadiri sejumlah perwakilan perangkat daerah serta pemangku kepentingan terkait, dengan tujuan mengevaluasi pelaksanaan PBB P2 tahun-tahun sebelumnya dan merumuskan langkah strategis untuk optimalisasi pendapatan daerah.

Mewakili Bupati Karawang H. Aep Syaepuloh, Wakil Bupati Karawang H. Maslani menyampaikan apresiasi kepada seluruh peserta yang hadir dalam kegiatan tersebut. Ia menegaskan bahwa PBB P2 merupakan salah satu sumber pendapatan penting bagi daerah untuk mendukung pembangunan dan pelayanan publik.

Berita Lainnya  LBH Bumi Proklamasi: Bupati Jangan Tutup Mata, Dinkes Dinilai Gagal Jalankan Fungsi Pengawasan RS Hastien

“Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan menjadi salah satu sumber pendapatan daerah yang memiliki peran penting dalam mendukung pelaksanaan pembangunan dan pelayanan publik,” ujar Maslani.

Menurutnya, forum ini menjadi wadah refleksi dan perbaikan kebijakan pengelolaan PBB P2 agar semakin efektif di tengah dinamika ekonomi daerah.

“Pemkab Karawang akan terus berupaya memenuhi kebutuhan pembangunan daerah demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” tambahnya.

Maslani juga menjelaskan sejumlah kebijakan strategis Pemkab Karawang dalam mendukung sektor pertanian. Di antaranya, pembebasan PBB P2 bagi lahan sawah maksimal tiga hektare per pemilik, pengujian Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) seluas 87.352 hektare, serta asuransi pertanian untuk 60 ribu hektare lahan. Selain itu, Pemkab juga memberikan bantuan alat produksi, subsidi pupuk, serta membangun infrastruktur pertanian.

Berita Lainnya  Oknum RT di Desa Kertajaya Diduga Palak Penerima Bansos: Dapet Sejuta, Setor Lima Puluh Biar Aman!

“Langkah-langkah tersebut merupakan bentuk komitmen Pemkab Karawang dalam mengoptimalkan sekaligus melindungi lahan pertanian yang menjadi tumpuan ekonomi masyarakat,” jelasnya.

Melalui FGD ini, Maslani mengajak seluruh pihak untuk bersama-sama memperkuat sistem pengelolaan PBB P2 yang lebih transparan, profesional, dan berkeadilan, guna mewujudkan Kabupaten Karawang yang maju, berdaya saing, dan sejahtera. (Yusup)

Bagikan Artikel