BEKASI, NarasiKita.ID – Kerusakan parah Jalan Tanjung Nuhun kembali menjadi sorotan warga pesisir utara Kabupaten Bekasi. Akses vital penghubung Desa Pantai Sederhana dan Desa Pantai Bahagia itu disebut telah bertahun-tahun tak tersentuh pembangunan, meski statusnya diklaim sebagai jalan kabupaten.
Pantauan warga menunjukkan, sepanjang enam kilometer jalur ini dipenuhi lubang, kubangan lumpur, hingga tanah yang ambles. Kondisi terburuk terjadi pascabanjir yang melanda kawasan pesisir. Kendaraan roda empat kerap tak bisa melintas, sementara pengendara motor harus berjibaku di jalan licin yang berisiko jatuh.
Padahal, jalur tersebut merupakan urat nadi distribusi hasil tambak masyarakat — mulai dari udang hingga ikan bandeng — yang menjadi sumber penghidupan utama warga setempat.
“Habis banjir kemarin mobil nggak bisa lewat. Padahal ini jalan ekonomi warga Pantai Sederhana dan Pantai Bahagia buat bawa hasil panen tambak,” ujar Nursan (46), warga Kampung Tanjung Nuhun.
Merasa tak kunjung diperhatikan pemerintah, warga akhirnya bertindak sendiri. Dengan dana urunan dan sumbangan material dari masyarakat sekitar, mereka melakukan pengurugan jalan menggunakan batu kapur.
Pengurugan dilakukan dari RT 002 RW 001 hingga RT 001 RW 001. Dari rencana delapan dump truck material, baru lima yang terealisasi. Warga menargetkan perbaikan lima kilometer jalan, namun baru sekitar tiga kilometer yang berhasil diurug.
“Warga kerja siang malam. Ini murni gotong royong. Dana dari Pantai Bahagia, Pantai Sederhana, ada juga yang bantu material dari Pantai Mekar,” tambah Nursan.
Namun langkah swadaya ini hanya solusi sementara. Batu kapur dinilai tak akan bertahan lama bila hujan deras atau banjir kembali datang.
Pemerintah Desa Pantai Sederhana menyebut bahwa Jalan Tanjung Nuhun berstatus sebagai jalan kabupaten — artinya pembangunan dan pemeliharaannya menjadi tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Bekasi.
Namun di lapangan, fakta berkata lain. Warga mengaku belum melihat adanya pembangunan permanen selama beberapa tahun terakhir. Pertanyaannya, apakah jalan tersebut sudah masuk dalam perencanaan anggaran daerah? Jika ya, mengapa realisasinya tak kunjung tampak?
Ketidakjelasan ini menimbulkan kekecewaan. Warga menilai ada tarik-ulur tanggung jawab antara pemerintah desa dan kabupaten yang berujung pada pembiaran.
“Kalau memang ini jalan kabupaten, jangan lempar sana-lempar sini. Jalan ini sangat dibutuhkan warga,” tegas Nursan.
Selain menghambat distribusi hasil tambak, kondisi jalan rusak juga mengganggu mobilitas anak sekolah dan akses layanan kesehatan. Beberapa pengendara bahkan dilaporkan terjatuh akibat jalan berlubang dan licin.
Dampak ekonominya pun signifikan: keterlambatan distribusi hasil tambak menurunkan kualitas komoditas dan harga jual di pasar. Jika pembiaran ini terus berlangsung, bukan hanya infrastruktur yang rusak, tetapi juga kesejahteraan masyarakat pesisir yang ikut tergerus.
Warga berharap Pemerintah Kabupaten Bekasi segera turun tangan dengan solusi permanen, bukan sekadar tambal sulam.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari pihak terkait mengenai rencana konkret pembangunan Jalan Tanjung Nuhun. (MA)
