BEKASI, NarasiKita.ID — Sekretaris Umum Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Peduli Keadilan (PEKA), Obay Hendra Winandar, menilai Wakil Bupati Bekasi, Asep Supria Atmaja, hanya sebatas “omong doang” (OMDO) dalam menanggapi kasus dugaan pelecehan seksual di RSUD Cabangbungin.
Obay menyayangkan sikap pasif Wabup yang hanya memberikan imbauan kepada korban untuk melapor ke kepolisian, tanpa ada langkah nyata atau keberpihakan yang jelas dari pemerintah daerah. Menurutnya, sebagai pejabat publik, Wabup seharusnya dapat segera mengambil tindakan konkret—baik melalui upaya investigasi maupun advokasi kepada para korban.
“Seharusnya Wakil Bupati jangan hanya ngomong doang. Tidak proporsional kalau cuma bilang ‘laporkan saja’. Yang jadi korban ini masyarakat. Harusnya didampingi agar mendapatkan keadilan,” ujarnya kepada wartawan, Kamis (19/06/2025).
Ia juga mengungkapkan bahwa kunjungan Wabup ke RSUD Cabangbungin pekan lalu sempat memberi harapan besar kepada masyarakat, namun pada akhirnya justru menimbulkan kekecewaan karena tak ada tindak lanjut berarti.
“Saya sangat menyayangkan sikap Wakil Bupati. Di mana tanggung jawabnya kepada rakyat? Dipilih dan digaji dari uang rakyat, tapi saat rakyat susah justru cuek,” tambah Obay.
Lebih lanjut, Obay menilai ketidakpedulian Wabup mencerminkan rendahnya kualitas sumber daya manusia (SDM) dalam kepemimpinan di lingkup Pemkab Bekasi. Menurutnya, banyak pejabat tidak memahami tugas pokok dan fungsi (tupoksi) mereka, sehingga rakyat yang akhirnya dikorbankan.
“Jadi pemimpin bukan hanya soal menikmati fasilitas dari uang rakyat, tapi juga soal keberanian dan komitmen untuk bertindak demi rakyat,” imbuhnya.
Obay juga mendorong para pejabat di Kabupaten Bekasi untuk kembali belajar tentang makna kepemimpinan, baik melalui pendidikan formal maupun nonformal. Ia mengingatkan bahwa jika kualitas kepemimpinan tak segera diperbaiki, masyarakat akan terus menjadi pihak yang dirugikan.
“Jangan cuma keenakan pakai fasilitas rakyat, tapi tanggung jawabnya tidak dilakukan,” tutupnya.
Sebelumnya, masyarakat sempat menyampaikan keluhan dan pengaduan langsung saat Wabup melakukan kunjungan ke RSUD Cabangbungin. Namun, respons yang diterima hanya berupa pernyataan normatif tanpa solusi nyata, sehingga menimbulkan apatisme dan menurunnya kepercayaan terhadap unsur pemerintahan—baik legislatif, yudikatif, maupun eksekutif—di Kabupaten Bekasi. (M. Adin)
