BEKASI, NarasiKita.ID – Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Syaiful Huda, meninjau langsung kondisi tanggul kritis Sungai Citarum di Desa Lenggahjaya, Kecamatan Cabangbungin, Kabupaten Bekasi, pada Rabu (18/06/2025). Kegiatan ini dilakukan usai pelaksanaan reses bertema “Penyebarluasan Peraturan Daerah” yang digelar di aula kantor Desa Lenggahjaya.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut antara lain Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat Fraksi PKB Dapil Jabar IX Muhammad Rochadi, Anggota DPRD Kabupaten Bekasi Fraksi PKB Dapil VI Jaya Marjaya, Kepala BBWS Citarum M. Dian Alma’ruf, Kepala Desa Lenggahjaya Sadih M. Farhan, Camat Cabangbungin Mirtono Suherianto, Ketua BPD Lenggahjaya Aswanta beserta anggota, Babinsa Desa Lenggahjaya, tokoh agama, tokoh masyarakat, aparatur desa, ibu-ibu PKK, kader Posyandu, dan Karang Taruna.
Dalam sambutannya, Syaiful Huda menyampaikan komitmen pemerintah pusat untuk terus berikhtiar memperbaiki kualitas hidup masyarakat, khususnya melalui pembangunan infrastruktur yang berdampak langsung.
“Kita terus berdoa, terutama kepada pemerintahan saat ini di bawah kepemimpinan Pak Prabowo, agar terus mencari cara terbaik demi masa depan kehidupan masyarakat yang lebih baik,” ujar Syaiful.
Usai acara, rombongan meninjau lokasi tanggul kritis dan Waduk GP3A Idaman yang berlokasi di Kampung Tapak Serang, RT 005 RW 003, Desa Lenggahjaya.
Kepala BBWS Citarum, M. Dian Alma’ruf, menjelaskan bahwa pemerintah telah mengalokasikan anggaran untuk pembangunan tanggul, meskipun terjadi efisiensi yang berdampak pada pelaksanaan teknis proyek.
“Anggarannya sudah tersedia, namun mengalami efisiensi. Jika memungkinkan, kita akan mulai tahun ini. Tentu kita sesuaikan dengan kondisi di lapangan dan target output yang realistis,” jelasnya.
Sementara itu, Kepala Desa Lenggahjaya, Sadih M. Farhan, menegaskan pentingnya percepatan pembangunan tanggul mengingat tingginya risiko banjir di wilayah tersebut.
“Saya sudah beberapa kali mengajukan ke pihak PU dan BBWS. Harapan kami, pembangunan ini segera dimulai, meskipun rampung tahun depan. Yang penting progresnya jelas dan segera dimulai,” ungkapnya.
Peninjauan ini menjadi simbol harapan masyarakat agar pemerintah lebih sigap dan konkret dalam menangani persoalan infrastruktur vital, khususnya yang berkaitan dengan keselamatan warga di kawasan rawan bencana. (M. Adin)
