INDRAMAYU, NarasiKita.ID – Ketua Umum Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat, Hendry Ch Bangun, kembali menegaskan legalitas kepemimpinannya dalam acara pengukuhan Pelaksana Tugas (Plt) pengurus PWI dari 13 kota dan kabupaten se-Jawa Barat. Kegiatan tersebut berlangsung di Pendopo Bupati Indramayu, Sabtu (14/06/2025).
Dalam pernyataan resminya kepada awak media, Hendry menyatakan bahwa kepemimpinannya sah secara hukum berdasarkan Surat Keputusan (SK) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) serta putusan sela dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
“Saya adalah ketua umum yang sah. Hal itu sudah diputuskan oleh hakim. Jadi, kalau ada yang mengklaim, tanya dulu dia punya SK Kemenkumham atau tidak?” ujar Hendry tegas.
Pernyataan ini muncul di tengah polemik dualisme kepemimpinan di tubuh PWI pasca-kongres. Hendry menegaskan bahwa pengukuhan ini tidak sekadar seremoni, melainkan bagian dari upaya penataan organisasi secara legal dan konstitusional.
“Menjadi pengurus PWI itu bentuk pengabdian. Kalau tidak siap bekerja secara profesional dan loyal terhadap keputusan organisasi, sebaiknya mundur,” tambahnya.
Hendry juga menjelaskan bahwa kepengurusan PWI Jawa Barat sebelumnya dibekukan sejak Maret 2025 lantaran tidak mengakui legalitas kepengurusan pusat yang telah disahkan negara.
“Kalau tidak mengakui, ya berhenti. Sama seperti gubernur yang tidak mengakui presiden. Wartawan itu harus intelektual, tahu mana yang sah secara hukum,” tegasnya.
Terkait pemilihan Indramayu sebagai lokasi acara, Hendry menyebut kesiapan infrastruktur dan dukungan pemerintah daerah sebagai alasan utama.
“Kalau stadion saja bisa penuh, apalagi gedung seperti ini. Jadi kalau ada yang nggak hadir, itu hal biasa,” ujarnya dengan nada santai.
Lebih lanjut, Hendry mengungkapkan bahwa pertemuan antara PWI dan Dewan Pers telah menghasilkan kesepakatan untuk menggelar Kongres Nasional PWI paling lambat Agustus 2025.
“Kalau merasa layak jadi ketua umum, ayo kita bikin kongres. Biar terbuka dan sah,” tantangnya.
Ia juga menyesalkan adanya manuver sejumlah pihak yang berusaha merebut kepemimpinan dengan cara inkonstitusional. Menurutnya, tindakan seperti itu justru merugikan anggota PWI, terutama dalam pelaksanaan Uji Kompetensi Wartawan (UKW) dan akses terhadap fasilitas organisasi.
“Kalau PWI dirusak dari dalam, yang rugi bukan saya, tapi teman-teman semua. Mari kita jaga marwah organisasi ini bersama-sama,” tutup Hendry.
Acara pengukuhan ini menjadi momentum penting bagi PWI dalam memperkuat struktur organisasi, menegaskan kepemimpinan yang sah secara hukum, dan menjaga eksistensi organisasi wartawan tertua di Indonesia agar tetap berjalan dengan semangat profesionalisme dan pengabdian. (rls/ist)
