KARAWANG, NarasiKita.ID – Polemik mengenai proses perekrutan tenaga kerja di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Rengasdengklok yang dinilai tidak transparan serta ditemukan banyaknya kejanggalan dari berbagai kalangan masyarakat dijawab tegas oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Karawang.
Sekretaris Daerah (Sekda) Karawang, Asep Aang Rahmatullah, memastikan seleksi dilakukan secara terbuka, jujur, dan bebas pungutan liar. Hal itu disampaikannya dalam konferensi pers di Kantor Dinas Kesehatan, Selasa (09/09/2025).
“Seleksi ini sepenuhnya berdasarkan kemampuan peserta. Arahan Bupati jelas, rekrutmen harus objektif, transparan, dan gratis,” kata Asep Aang.
Ia juga mengingatkan masyarakat agar tidak tergiur tawaran pihak tak bertanggung jawab yang menjanjikan kelulusan dengan imbalan uang.
“Kalau ada bukti oknum, apalagi ASN, yang meminta bayaran, sanksinya akan langsung dijatuhkan,” tegasnya.
Untuk menjaga integritas, Pemkab Karawang bekerja sama dengan Fakultas Keperawatan Universitas Padjadjaran (Unpad). Seluruh tahapan seleksi, mulai dari pendaftaran hingga penilaian, dilaksanakan secara online guna meminimalisasi potensi kecurangan.
Ketua Tim Seleksi, Laili Rahayuwati, menambahkan, tim independen dilibatkan agar proses berjalan objektif.
“Semua panitia memiliki kompetensi, dan seleksi ini diaudit oleh BPK. Jadi kalau ada praktik KKN, risikonya sangat berat,” jelasnya.
Dari total 9.876 pendaftar, hanya 350 yang lolos tahap administrasi. Menariknya, 90 persen di antaranya adalah warga Karawang berdasarkan verifikasi NIK.
“Mayoritas peserta yang lolos adalah putra daerah. Ini bukti seleksi berjalan objektif,” ujar Laili.
Tenaga yang diterima sekitar 100 orang, dengan formasi terbanyak perawat, bidan, apoteker, serta tenaga nonkesehatan.
Pemkab Karawang berharap sistem rekrutmen ini mampu memperkuat kepercayaan publik bahwa penerimaan pegawai di RSUD Rengasdengklok murni berbasis meritokrasi, bukan sogokan atau titipan. (Yusup)
