NarasiKita.ID – Pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia di tengah polemik keabsahan dokumen pendidikan memunculkan sorotan tajam terhadap tata kelola ketatanegaraan. Anggota Komisi XIII DPR RI, Dr. Rieke Diah Pitaloka, S.H., M.Hum., mengingatkan agar proses tersebut tidak menjadi ruang bagi pengabaian konstitusi.
Rieke menegaskan, pengunduran diri Wakil Presiden bukan semata-mata persoalan keputusan personal atau urusan administratif antara pejabat negara. Setiap prosesnya wajib tunduk pada mekanisme konstitusional sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945.
Ia secara tegas mengingatkan bahwa penyampaian surat pengunduran diri kepada Presiden tidak serta-merta memberikan kewenangan kepada Presiden untuk memutuskan pemberhentian Wakil Presiden di luar ketentuan konstitusi.
Menurut Rieke, setiap lembaga negara memiliki batas kewenangan yang tidak boleh dilanggar. Presiden harus menjalankan kewenangannya sesuai konstitusi, DPR menjalankan fungsi pengawasan dan kewenangan konstitusionalnya, sedangkan MPR memiliki kewenangan terkait pemberhentian maupun pengisian jabatan Wakil Presiden sesuai ketentuan UUD 1945.
“Presiden harus ditempatkan sesuai kedudukan dan kewenangan konstitusionalnya. DPR menjalankan fungsi pengawasan dan kewenangan konstitusionalnya, sementara MPR menjalankan kewenangan terkait pemberhentian maupun pengisian jabatan Wakil Presiden sesuai ketentuan UUD 1945,” tegasnya.
Rieke mengingatkan, tidak boleh ada lembaga negara yang bertindak melampaui kewenangannya, terlebih dalam persoalan yang menyangkut jabatan Wakil Presiden. Sebab, supremasi konstitusi tidak boleh dikalahkan oleh kepentingan politik maupun kehendak individu yang sedang memegang kekuasaan.
Baginya, polemik ini harus menjadi momentum evaluasi serius terhadap kualitas demokrasi dan tata kelola penyelenggaraan pemilu di Indonesia. Persoalan keabsahan dokumen pendidikan yang menjadi latar polemik juga tidak boleh mengaburkan pentingnya kepastian hukum dan mekanisme konstitusional.
“Wakil Presiden boleh mengundurkan diri. Konstitusi tidak boleh dikesampingkan,” tandas Rieke.
Pernyataan tersebut menjadi pengingat bahwa jabatan publik bukanlah kekuasaan tanpa batas. Siapa pun yang menduduki jabatan tertinggi negara tetap harus tunduk pada hukum dan konstitusi.
“Republik Indonesia jauh lebih besar daripada siapa pun yang sedang memegang kekuasaan,” pungkasnya. (*)
