KARAWANG, NarasiKita.ID – Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Karawang terus memperkuat tata kelola pengelolaan sampah melalui penyusunan Rencana Teknis Pengelolaan Sampah (RTPS) di tingkat desa dan kelurahan. Langkah ini dilakukan untuk membangun sistem pengelolaan sampah yang lebih terencana, terpadu, dan berkelanjutan, khususnya dalam mendorong pemilahan serta pengumpulan sampah sejak dari sumbernya.
Upaya tersebut dibahas dalam kegiatan Konsultasi Publik dan Sinkronisasi Dokumen RTPS tingkat desa dan kelurahan yang berlangsung di Novotel Karawang, Rabu-Kamis (11-12 November 2026). Kegiatan ini merupakan hasil kolaborasi pemerintah pusat dan pemerintah daerah dengan melibatkan 11 desa dan kelurahan sasaran di Kabupaten Karawang.
Kepala DLH Kabupaten Karawang, Asep Suryana, melalui Kepala Bidang Kebersihan, Pengelolaan Sampah dan Limbah, Niken Dihe Lifitri, menyampaikan bahwa pengelolaan sampah yang efektif membutuhkan perencanaan matang dan terarah sejak dari sumbernya.
Menurutnya, pemerintah desa dan kelurahan memiliki peran strategis dalam membangun sistem pengumpulan sampah yang disesuaikan dengan karakteristik serta kebutuhan masing-masing wilayah.
“Pengelolaan sampah yang efektif memerlukan perencanaan yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan sejak dari sumber. Karena itu, diperlukan penguatan tata kelola layanan pengumpulan sampah secara terpilah di tingkat desa dan kelurahan,” ujarnya.
Niken menjelaskan, dokumen RTPS akan menjadi salah satu acuan bagi pemerintah desa dan kelurahan dalam memetakan kondisi persampahan, mengidentifikasi berbagai permasalahan, serta menentukan kebutuhan layanan pengelolaan sampah.
Perencanaan tersebut meliputi kebutuhan sarana dan prasarana, kelembagaan pengelola, sistem pengumpulan, hingga keterlibatan masyarakat. Dengan adanya dokumen teknis ini, setiap wilayah diharapkan mampu menyusun strategi pengurangan dan penanganan sampah secara terukur sesuai kondisi serta potensi masing-masing.
Ia menambahkan, keberhasilan pengelolaan sampah dari hulu tidak dapat hanya mengandalkan pemerintah daerah. Diperlukan keterlibatan pemerintah desa dan kelurahan, pengelola fasilitas persampahan, kader, tenaga pendamping, serta masyarakat dalam mendukung penerapan sistem pengumpulan sampah terpilah.
“Melalui penyusunan RTPS, pemerintah desa dan kelurahan diharapkan memiliki gambaran yang lebih jelas mengenai kondisi awal persampahan, kebutuhan layanan, serta langkah tindak lanjut yang realistis sesuai kemampuan masing-masing wilayah,” katanya.
Selain memperkuat perencanaan di tingkat desa dan kelurahan, pembahasan dokumen RTPS juga diarahkan untuk menyelaraskan kebijakan pengelolaan sampah dengan program pembangunan daerah. Sinkronisasi ini dinilai penting agar sistem persampahan dapat berjalan secara terintegrasi, mulai dari upaya pengurangan dan pengumpulan sampah di hulu hingga penanganan di hilir.
Kegiatan tersebut turut dihadiri CPMU ISWMP, Direktorat Sanitasi Ditjen Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum, BPBPK Jawa Barat, Tim NPMC ISWMP, Tim Bantuan Teknis Strategi Pengelolaan Sampah di Hulu, sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) terkait, camat, serta kepala desa.
Hasil konsultasi publik dan sinkronisasi tersebut diharapkan menghasilkan berbagai masukan dan kesepakatan untuk menyempurnakan dokumen RTPS. Selanjutnya, dokumen akan difinalisasi dan diintegrasikan dengan perencanaan serta pelaksanaan layanan persampahan di tingkat desa, kelurahan, hingga kabupaten.
Melalui penyusunan RTPS, DLH Kabupaten Karawang berharap pengelolaan sampah dapat dilakukan secara lebih sistematis dengan mengedepankan pemilahan dan pengurangan sampah sejak dari sumber, sehingga tercipta sistem persampahan yang lebih efektif dan berkelanjutan. (*)
