NarasiKita.ID — Keikutsertaan Indonesia dalam Board of Peace (BoP) kembali menjadi sorotan tajam. Isu ini memicu perdebatan luas di ruang publik, dari kalangan tokoh agama hingga intelektual, bahkan di internal Majelis Ulama Indonesia sendiri. Sebagian menilai langkah itu strategis bagi diplomasi Indonesia, namun tidak sedikit yang menilai BoP hanyalah kedok kepentingan politik global yang belum berpihak pada rakyat Palestina.
Ketua Bidang Hubungan Luar Negeri dan Kerja Sama Internasional (HLNKI) MUI, Prof. Sudarnoto Abdul Hakim, mengungkapkan bahwa dinamika tersebut mendorong Presiden untuk mengundang sejumlah tokoh Islam, termasuk pimpinan MUI, guna menjelaskan alasan keikutsertaan Indonesia dalam BoP. Namun, perdebatan publik justru semakin bergulir.
Sebagai respon atas situasi itu, HLNKI MUI membentuk tim kecil beranggotakan lima orang untuk meneliti secara mendalam kondisi di Gaza dan Palestina. Tim ini juga menelaah pernyataan tokoh-tokoh penting dari Israel dan Amerika Serikat yang terlibat dalam BoP, serta meninjau bagaimana masyarakat Palestina memandang keberadaan lembaga tersebut.
Laporan awal tim menunjukkan fakta pahit: situasi di Gaza dan Palestina bukannya membaik, tetapi justru kian memburuk. Kekerasan dan persekusi oleh Israel Defense Forces maupun warga Israel terhadap warga Palestina terus meningkat, termasuk di wilayah Tepi Barat.
“Melihat kecenderungan ini naik, maka sementara ini disimpulkan bahwa BoP belum menunjukkan peran sebagai badan yang membawa maslahat, apalagi bagi penduduk Gaza dan Palestina. Arah menuju negara merdeka pun belum terlihat,” tegas Prof. Sudarnoto saat ditemui di Kantor MUI Pusat, Jakarta, Selasa (3/3/2026).
Berdasarkan hasil temuan faktual tersebut, MUI akan segera menyusun rekomendasi resmi kepada Presiden. Rekomendasi itu menegaskan dua opsi: Indonesia tetap menjadi anggota BoP dengan catatan pemantauan ketat terhadap situasi lapangan, atau menarik diri sepenuhnya jika BoP terbukti tak membawa kemaslahatan bagi rakyat Palestina.
“Rekomendasi yang akan kita sampaikan adalah, silakan Indonesia tetap menjadi anggota BoP, tapi jika situasi memburuk terus berlanjut, maka langkah terbaik adalah mempertimbangkan untuk keluar,” ujarnya.
HLNKI MUI masih akan memantau perkembangan dua hingga tiga minggu ke depan untuk memperbarui data dan analisis.
“Tim ini dibentuk untuk membantu Presiden dengan memberikan masukan dan tausiyah. Keputusan akhir tentu ada pada Presiden. Namun sebagai Shodiqul Hukuma mitra pemerintah MUI berkewajiban memberikan pandangan moral dan strategis agar langkah Indonesia berpihak pada kemaslahatan umat,” pungkas Prof. Sudarnoto.***
