Oleh : Dadan Suhendarsyah
Pegiat Sosial Politik Jalur Tengah
Fase awal kehidupan di muka bumi, manusia hidup secara nomaden (berpindah-pindah), diisi dengan kebiasaan berburu dan meramu. Pada zaman ini struktur masyarakatnya egaliter/setara, belum mengenal sistem kepemimpinan formal. Pemimpin biasanya muncul secara situasional untuk menghadapi masalah yang mengancam kelangsungan hidup kelompok.
Zaman Praaksara selanjutnya, manusia mulai hidup menetap (sedenter) dan sistem bercocok tanam, yang menandai dimulainya sistem kesukuan, dengan konsep kepemimpinan primus inter pares, yakni yang dianggap menonjol (utama) di antara yang setara, dipilih berdasarkan kewibawaan, kehormatan, dan kemampuan melindungi kesejahteraan kelompok.
Perkembangan selanjutnya saat manusia mengenal keyakinan terhadap hal supranatural, mulai muncul sistem kepemimpinan teokrasi, yakni pemimpin dipersepsikan memiliki relasi atau dianggap sebagai penjelmaan dewa, sebagai pemegang kebenaran dan kekuasaan absolut, juga tidak bisa disentuh atau dikritisi, semisal kepemimpinan raja-raja Firaun di Mesir.
Pada era klasik abad pertengahan, kepemimpinan sering dikaitkan dengan takdir yang mengedepankan trah (turunan) ataupun kelebihan bawaan pada diri seseorang. Mindset masyarakat zaman ini menjadi cikal bakal dimulainya sistem kepemimpinan monarki, di mana pemegang otoritas kekuasaan berlangsung secara turun-temurun disertai pembagian jabatan berdasar kekerabatan (dinasti), menafikan penilaian yang berbasis kecakapan atau kompetensi.
Seiring perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sistem kepemimpinan terus mengalami inovasi mencari format yang paling cocok dan ideal. Sistem monarki beranak pinak menjadi monarki absolut dengan keberadaan seorang raja yang memegang peran sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan, serta monarki konstitusional dengan formasi raja sebagai kepala negara dan simbol pemersatu, sedangkan kepala pemerintahannya dipegang oleh perdana menteri.
Pasca Revolusi Prancis yang ditandai keruntuhan rezim diktator Raja Louis XVI, dunia mulai mengenal sistem demokrasi atau pemerintahan daulat rakyat. Tipe ini dianggap paling cocok untuk menjawab kemajuan peradaban dan tuntutan dari kaum Renaissance yang memperjuangkan hak-hak dasar manusia. Syarat utama negara penganut demokrasi, sebagaimana ditegaskan oleh Montesquieu, yakni menjalankan Trias Politica dengan wajib menghadirkan tiga lembaga, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif.
Namun, paham demokrasi pun pada akhirnya menghasilkan banyak corak penyesuaian dengan turunannya seperti demokrasi liberal dan demokrasi sosialis. Bahkan saat masuk ke Indonesia, terciptalah model demokrasi Pancasila, dengan penekanan pada budaya musyawarah dan perwakilan, sebagaimana esensi Sila Ke-4 Pancasila.
Semenjak berdiri, Indonesia berulang kali mengalami perubahan model dalam menentukan presiden. Sehari setelah Proklamasi, Soekarno ditetapkan sebagai presiden melalui kesepakatan bersama para anggota PPKI, bukan dipilih oleh rakyat. Soeharto pun demikian, menjadi presiden melalui demokrasi perwakilan (dipilih MPR). Sistem perwakilan ini bertahan hingga pemilu pertama di era reformasi yang menghasilkan Presiden Gus Dur (diteruskan Megawati). Sedangkan pemilihan langsung dimulai pada saat Pemilu 2004, dan SBY memperoleh kepercayaan rakyat sebagai presiden pertama produk pemilu langsung.
Tidak hanya pilpres, untuk pilkada pun Indonesia mengalami perubahan sistem, dimulai dari ditunjuk oleh presiden, lalu dipilih oleh DPRD, dan selanjutnya dipilih rakyat. Tentu pergantian sistem tersebut selalu menimbulkan polemik dan ada plus minusnya. Semua ide dan gagasan tentang sistem kepemimpinan nasional ataupun lokal merupakan eksperimen untuk mencari format terbaik yang mampu mewujudkan cita-cita rakyat sebagai pemilik daulat, yaitu negara merdeka yang adil dan makmur.
Sistem penentuan pemimpin bukanlah tujuan akhir, namun hanya semata alat atau jalan, sebab mandat rakyat adalah perwujudan welfare state atau negara kesejahteraan. Tentunya rakyat tidak berharap perdebatan sistem pemilukada, baik pihak yang maksa merubah ataupun ngotot bertahan, lebih mengedepankan kalkulasi politis untuk sekadar merebut atau mempertahankan jejaring kekuasaan. Pada titik inilah daulat rakyat sebagai esensi negara demokrasi harus dimaknai oleh para elite maupun rakyat dengan berlandaskan pada kepentingan bersama dan filosofi berdirinya sebuah bangsa, yang memiliki kesamaan sejarah di masa lalu dan juga kesamaan cita-cita untuk masa depan.
Pilkada langsung lebih mencerminkan daulat rakyat, bukan hanya pestanya para elite kekuasaan. Rakyat merasa dilibatkan untuk menentukan pemimpinnya, ada efek geliat ekonomi, di antaranya bagi jasa percetakan, konveksi, media massa, lembaga penyelenggara, jasa iklan dan publikasi, lembaga survei atau konsultan politik, dan banyak lagi.
Namun di sisi lain, sistem ini sangat berbiaya tinggi, baik dalam proses perhelatan, ataupun cost politik calon, bahkan dikategorikan sangat tidak logis untuk menghasilkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Output lainnya dari pilkada langsung adalah tumbuh subur politik dinasti, politik uang, praktik ijon proyek para pengusaha berbaju relawan, ijon promosi jabatan dari ASN yang dijadikan mesin pemenangan, serta maraknya kasus korupsi dan praktik penyimpangan wewenang kepala daerah sebagai raja-raja lokal.
Gus Dur pernah bercerita, konon tiga presiden dari negara padat penduduk menyempatkan berkunjung ke Yunani, negerinya para dewa. Presiden Cina bertanya kepada dewa tentang perkiraan Cina mencapai kemajuan. Sang dewa menjawab sekitar 50 tahun lagi. Presiden Cina menangis mendengar jawaban tersebut. Lalu Presiden India bertanya hal serupa. Sang dewa menjawab sekitar 70 tahunan. Mendengar itu, Presiden India menangis lebih keras dibanding Presiden Cina. Tiba giliran Presiden Indonesia mengajukan pertanyaan yang sama. Sang dewa tak menjawab, malah terdiam membisu. Tiba-tiba dewa membalikkan badan lalu menangis histeris jauh lebih kencang dibanding tangis Presiden Cina dan India. (*)
