KARAWANG, NarasiKita.ID – Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kabupaten Karawang menegaskan komitmennya dalam mendukung percepatan penurunan angka stunting melalui penguatan peran Tim Pendamping Keluarga (TPK) dalam perencanaan pembangunan tahun 2027.
Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala DPPKB Karawang, Imam Alhusaeri Bahanan, menyampaikan bahwa Bupati Karawang selaku Ketua Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) mendorong seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pengampu untuk terlibat aktif dalam penanganan stunting. Meski demikian, kendali utama program tetap berada pada Dinas Kesehatan.
Salah satu langkah konkret yang dilakukan DPPKB adalah dengan mengoptimalkan keberadaan tenaga pendamping keluarga di lapangan. Saat ini, tercatat sebanyak 5.673 kader TPK telah tersebar di seluruh desa di Kabupaten Karawang dan aktif melakukan pendampingan kepada kelompok sasaran prioritas.
Pendampingan tersebut difokuskan pada keluarga berisiko stunting (KRS), meliputi calon pengantin, ibu hamil, ibu bersalin, hingga balita. Para kader memberikan edukasi, pemantauan, serta intervensi awal guna mencegah munculnya kasus stunting baru.
“BKKBN memberi dukungan bagi 5.673 kader TPK berupa bantuan pulsa sebesar Rp100 ribu per kader untuk menunjang operasional pendampingan di lapangan,” ujar Imam.
Ia menjelaskan, seluruh aktivitas pendampingan tersebut terintegrasi melalui aplikasi ELSIMIL yang digunakan untuk mencatat perkembangan kondisi sasaran secara berkala. Sistem ini diharapkan mampu meningkatkan akurasi data sekaligus mempercepat deteksi dini potensi stunting.
Lebih lanjut, TPK bersama Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) juga diarahkan untuk berkolaborasi dengan Dinas Kesehatan, khususnya dalam pelaksanaan program pemberian makanan tambahan (PMT) berbasis pangan lokal di Posyandu.
“Kolaborasi lintas sektor ini menjadi kunci dalam percepatan penanganan stunting, agar intervensi yang dilakukan lebih terarah, terukur, dan berdampak nyata,” pungkasnya. (Sup)
