BEKASI, NarasiKita.ID — Pemerintah menegaskan komitmennya untuk tetap melindungi hak-hak masyarakat dalam pelaksanaan program revitalisasi tambak di wilayah Kabupaten Bekasi, yang merupakan bagian dari Proyek Strategis Nasional (PSN).
Penegasan tersebut disampaikan dalam kegiatan sosialisasi program revitalisasi tambak yang digelar di Aula Kantor Desa Pantai Mekar, Kecamatan Muaragembong, Kabupaten Bekasi, Kamis (16/4/2026). Kegiatan ini dihadiri oleh perwakilan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), pemerintah daerah, aparat desa, tokoh masyarakat, serta kelompok nelayan setempat.
Dalam sosialisasi tersebut, pemerintah menjelaskan bahwa program revitalisasi tambak bertujuan untuk mengoptimalkan potensi kawasan pesisir yang selama ini belum dikelola secara maksimal.
Tambak-tambak yang terbengkalai akan dikembangkan menjadi kawasan budidaya perikanan berbasis teknologi modern guna meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan masyarakat.
Perwakilan KKP menegaskan bahwa seluruh proses pelaksanaan program dilakukan secara transparan dan mengedepankan prinsip musyawarah dengan masyarakat. Ia juga memastikan bahwa tidak ada pengambilan keputusan sepihak, terutama yang berkaitan dengan status lahan dan kompensasi bagi warga terdampak.
“Kami pastikan hak masyarakat tetap dilindungi. Setiap tahapan akan melalui proses dialog dan musyawarah, termasuk dalam hal penentuan kompensasi atau bentuk kerohiman,” ujarnya.
Menurutnya, tahapan awal program saat ini masih berupa pendataan dan pematokan lahan yang mengacu pada data lintas kementerian. Proses tersebut masih terbuka untuk verifikasi apabila terdapat klaim atau bukti kepemilikan dari masyarakat.
Pemerintah juga mengimbau masyarakat untuk tidak terpancing informasi yang belum jelas serta aktif berpartisipasi dalam setiap tahapan sosialisasi yang dilakukan.
Sementara itu, sejumlah warga menyambut baik kegiatan sosialisasi tersebut, meskipun masih berharap adanya kejelasan lebih lanjut terkait status lahan dan jaminan keberlanjutan mata pencaharian mereka.
Pemerintah berkomitmen akan terus melakukan pendekatan persuasif serta membuka ruang komunikasi agar seluruh proses berjalan lancar tanpa menimbulkan konflik di tengah masyarakat.
Melalui sosialisasi ini, pemerintah berharap tercipta kesepahaman antara semua pihak sehingga program revitalisasi tambak di Kabupaten Bekasi dapat berjalan optimal tanpa mengabaikan hak dan kepentingan masyarakat setempat. (MA)
