JAKARTA, NarasiKita.ID – Bareskrim Polri mengungkap kasus dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang berasal dari aktivitas perjudian online. Dalam pengungkapan tersebut, penyidik menyita aset senilai Rp28.010.228.458 dan memblokir 322 rekening perbankan yang diduga digunakan untuk menampung sekaligus menyamarkan aliran dana hasil perjudian.
Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri, Kombes Pol. Suhasto, S.I.K., M.H., mengatakan penyidikan perkara tersebut dilakukan berdasarkan surat perintah penyidikan tertanggal 26 Oktober 2026.
Pengungkapan kasus ini berawal dari patroli siber yang dilakukan Subdit IV Dittipideksus Bareskrim Polri pada 2025. Dari hasil patroli tersebut, penyidik menemukan sebuah situs perjudian online yang menawarkan berbagai jenis permainan, mulai dari slot, live casino, togel, taruhan olahraga, poker, hingga e-sport.
Situs tersebut juga menyediakan sejumlah metode pembayaran untuk transaksi deposit, di antaranya melalui QRIS, virtual account, transfer bank, uang elektronik, dan transfer pulsa.
Dalam penelusurannya, penyidik mendapati dugaan penggunaan infrastruktur server yang berada di luar negeri, yakni Finlandia dan Amerika Serikat. Langkah tersebut diduga dilakukan untuk menghindari pelacakan aparat penegak hukum.
“Penyidik melakukan serangkaian penyelidikan untuk mengetahui kegiatan website ini secara komprehensif, mulai dari sistem penawaran hingga metode pembayaran. Dari penelusuran tersebut, kami mengidentifikasi sejumlah rekening perorangan yang digunakan sebagai sarana penerimaan deposit,” ujar Suhasto dalam konferensi pers di Bareskrim Polri, Senin (16/11/2026).
Untuk mengungkap aliran dana, Bareskrim Polri berkoordinasi dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Penyidik juga bekerja sama dengan Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) guna mengidentifikasi dan memblokir situs perjudian tersebut melalui database Trust Positive.
Meski telah diblokir, situs tersebut diduga masih dapat diakses menggunakan jaringan virtual private network (VPN). Kondisi ini terjadi karena server berada di luar negeri dan pengelola diduga terus melakukan perubahan entitas.
Suhasto menegaskan, penyidik masih mendalami kepemilikan rekening serta identitas penerima manfaat atau beneficial owner dari rekening-rekening yang telah diblokir. Pendalaman tersebut dilakukan untuk mengungkap pihak-pihak yang berada di balik operasional perjudian online dan menikmati hasil kejahatan tersebut.
Sementara itu, Kasubdit IV Dittipideksus Bareskrim Polri, Kombes Pol. Alfret Jacob Tilukay, menjelaskan bahwa sebagian rekening yang diblokir merupakan rekening nominee, yakni rekening yang menggunakan identitas orang lain.
“Modusnya, ada warga Indonesia yang diminta membuat rekening, kemudian dibayar berkisar Rp150.000 sampai Rp250.000. Rekening itulah yang digunakan untuk menampung dana hasil kejahatan,” jelas Alfret.
Ia menambahkan, penyidik telah meminta keterangan sejumlah pihak di Indonesia untuk mendalami dugaan keterlibatan mereka, khususnya terkait pihak-pihak yang menjadi penerima manfaat dari aktivitas perjudian online tersebut.
Dalam perkara ini, penyidik menerapkan Pasal 607 ayat (1) huruf a, huruf b, dan/atau huruf c, serta Pasal 426 dan/atau Pasal 427 juncto Pasal 20 dan/atau Pasal 21 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.
Selain itu, penyidik juga menerapkan Pasal 27 ayat (2) juncto Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
Suhasto menegaskan, pengungkapan kasus tersebut merupakan bentuk komitmen Polri dalam memberantas perjudian online, termasuk menelusuri aliran dana yang diduga berasal dari aktivitas ilegal tersebut.
Ia mengimbau masyarakat agar tidak terlibat dalam perjudian online maupun tergiur janji keuntungan instan yang justru berpotensi menimbulkan kerugian ekonomi dan dampak sosial.
“Kami mengimbau masyarakat agar tidak terlibat dalam perjudian online dan tidak tergiur iming-iming kemenangan secara instan. Perjudian online dirancang untuk merugikan pemain. Awalnya mungkin menang, tetapi ketika sudah ketagihan, pada akhirnya akan mengalami kekalahan,” tegasnya.
Polri juga mengajak masyarakat untuk berperan aktif memberikan informasi kepada aparat penegak hukum apabila mengetahui adanya aktivitas perjudian online maupun dugaan tindak pidana pencucian uang. (*)


























