BEKASI, NarasiKita.ID – Slogan layanan kesehatan gratis berbasis KTP dan KK di Kabupaten Bekasi diuji setelah seorang nenek di Cabangbungin diminta membayar biaya laboratorium lebih dari Rp500 ribu saat membawa cucunya yang sakit parah ke RSUD Cabangbungin. Polemik ini memicu tanda tanya publik mengenai efektivitas implementasi Universal Health Coverage (UHC) Prioritas yang baru saja diresmikan oleh pemerintah daerah.
Peristiwa memilukan ini dialami oleh warga Kecamatan Cabangbungin berinisial NY. Ia datang ke rumah sakit milik pemerintah daerah tersebut dengan harapan besar bisa menyelamatkan kondisi cucunya yang sudah 10 hari mengalami diare (mencret) hebat serta kehilangan nafsu makan hingga tubuhnya menyusut drastis.
Berpegang pada arahan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi dan Bupati Bekasi Asep Surya Atmaja bahwa masyarakat cukup membawa KTP dan KK untuk berobat gratis, NY memberanikan diri membawa sang cucu ke RSUD Cabangbungin tanpa membawa uang tunai yang besar.
Namun, setibanya di fasilitas kesehatan tersebut, kenyataan di lapangan justru berbanding terbalik dari ekspektasi publik.
Berdasarkan penuturan NY, pihak rumah sakit menginformasikan bahwa cucunya harus menjalani pemeriksaan laboratorium terlebih dahulu. Masalah muncul pada skema pembiayaan: jika hasil tes laboratorium dinyatakan baik dan sang cucu tidak sampai dirawat inap, maka keluarga pasien diwajibkan membayar biaya layanan secara mandiri dengan nominal di atas Rp500 ribu. Penjaminan daerah (Jamkesda) disebut baru bisa berlaku apabila pasien dinyatakan harus menjalani rawat inap.
“Saya datang bawa KTP dan KK karena tahunya sesuai arahan Gubernur Jabar Dedi Mulyadi dan Bupati Bekasi Asep Surya Atmaja berobat itu gratis. Cucu saya sudah mencret dan tidak nafsu makan sekitar 10 hari sampai badannya turun drastis. Tapi ternyata disampaikan kalau dicek lab dulu, kalau hasilnya bagus dan tidak dirawat harus bayar di atas Rp500 ribu, baru bisa pakai Jamkesda kalau dirawat,” ungkap NY dengan nada kecewa, Minggu (15/11/2026).
Kondisi ini sontak memantik sorotan tajam terhadap keselarasan antara narasi politik pimpinan daerah dengan kesiapan teknis di garda terdepan pelayanan kesehatan. Pasalnya, Pemerintah Kabupaten Bekasi baru saja merayakan peresmian status Universal Health Coverage (UHC) Prioritas pada Jumat (13/11/2026), sebuah program yang diklaim menjamin warga ber-KTP Bekasi bisa langsung mengaktifkan jaminan kesehatan tanpa masa tunggu.
Bagi masyarakat kecil di wilayah utara Bekasi, beban biaya pemeriksaan di atas Rp500 ribu jelas menjadi tembok penghalang untuk mendapatkan kepastian medis. Publik pun mempertanyakan, bagaimana nasib warga kurang mampu jika setiap pemeriksaan awal untuk memastikan kondisi gawat darurat justru dibebankan sebagai biaya umum ketika pasien tidak memenuhi kriteria rawat inap.
Hingga berita ini diturunkan, awak media masih berupaya menghubungi manajemen RSUD Cabangbungin serta Dinas Kesehatan Kabupaten Bekasi guna meminta klarifikasi dan pertanggungjawaban atas mekanisme pelayanan pasien ber-KTP Bekasi tersebut. Masyarakat mendesak agar Bupati Bekasi dan Gubernur Jawa Barat segera mengevaluasi sistem pendaftaran di RSUD Cabangbungin agar program berobat gratis tidak sekadar menjadi jargon di atas kertas. (MA)
