BEKASI, NarasiKita.ID – Dugaan keterlibatan seorang operator sekolah berstatus Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dalam pengelolaan administrasi Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di sekolah swasta menjadi sorotan di Kabupaten Bekasi.
Operator berinisial CY yang bertugas di SDN Setiajaya 02, Kecamatan Cabangbungin, diduga telah lama menangani administrasi BOS di salah satu sekolah dasar swasta.
Informasi tersebut diperoleh redaksi melalui konfirmasi langsung kepada operator Data Pokok Pendidikan (Dapodik) sekolah swasta terkait pada Kamis (19/11/2026). Dalam keterangannya yang terekam, operator tersebut menyampaikan bahwa administrasi BOS di sekolah itu telah lama ditangani oleh CY.
Keterangan tersebut memunculkan pertanyaan mengenai dasar penugasan, batas kewenangan, serta kesesuaian aktivitas tersebut dengan ketentuan kepegawaian PPPK. Apakah pekerjaan itu dilakukan berdasarkan penugasan resmi dan diketahui instansi tempat CY bertugas?
Sorotan tidak hanya menyangkut aktivitas administrasi, tetapi juga tata kelola BOS, mulai dari kewenangan penggunaan aplikasi, tanggung jawab pelaporan, hingga kemungkinan pembayaran honorarium dan dasar hukumnya.
Sebagai bentuk keberimbangan, tim media NarasiKita.ID bersama sejumlah rekan media mendatangi kantor Koordinator Wilayah (Korwil) pada Jumat (20/11/2026) untuk meminta klarifikasi langsung kepada Ketua Korwil. Namun, yang bersangkutan sedang tidak berada di tempat.
Kedatangan tim media diterima salah seorang staf Korwil yang menyampaikan bahwa dirinya tidak memiliki kewenangan memberikan penjelasan substantif dan hanya dapat meneruskan laporan kepada pimpinan.
“Dalam hal ini sebagai staf saya tidak punya wewenang, tapi hanya menindaklanjuti laporan dari masyarakat dan media ke Ketua Korwil,” ujarnya.
Redaksi menilai klarifikasi dari pihak Korwil, Dinas Pendidikan, serta instansi kepegawaian diperlukan agar persoalan ini tidak berhenti pada informasi sepihak.
BKPSDM dan Inspektorat Kabupaten Bekasi diharapkan dapat menelusuri persoalan tersebut sesuai kewenangannya, termasuk memastikan apakah aktivitas yang dimaksud memiliki dasar penugasan dan sesuai ketentuan.
Hingga berita ini diterbitkan, belum ada bukti yang cukup untuk menyimpulkan adanya pelanggaran disiplin, penyimpangan anggaran BOS, ataupun penyalahgunaan fasilitas negara.
Redaksi masih berupaya meminta konfirmasi kepada CY, kepala SDN Setiajaya 02, kepala sekolah swasta terkait, Ketua Korwil, dan Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi.
Pertanyaan publik kini mengarah pada satu hal: apa dasar penugasan seorang operator PPPK hingga diduga menangani administrasi BOS di sekolah swasta?
NarasiKita.ID membuka ruang hak jawab dan hak koreksi bagi seluruh pihak terkait demi menjaga prinsip akurasi, keberimbangan, serta kepatuhan terhadap Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. (MA)




























