KARAWANG, NarasiKita.ID – Sebuah rumah milik warga kurang mampu di Kabupaten Karawang kembali roboh. Rumah milik Bekih, warga Dusun Tengah 2 RT 05 RW 02, Desa Telukbango, Kecamatan Batujaya, ambruk pada Minggu (25/1/2026) akibat kondisi bangunan yang telah lama lapuk dan tidak layak huni.
Pantauan di lokasi menunjukkan bangunan berdinding anyaman bambu dengan struktur kayu rapuh dan atap bocor di berbagai sisi. Kondisi itu sudah lama dikeluhkan, namun tak kunjung mendapat perhatian. Tragisnya, baru setelah rumah benar-benar ambruk, perhatian publik mengarah pada lemahnya realisasi program Rumah Tidak Layak Huni (RUTILAHU) di Karawang.
“Saya sudah lama berharap ada bantuan. Rumah ini memang sudah tidak layak, tapi belum juga ada bantuan dari pemerintah,” keluh Bekih, pemilik rumah yang kini terpaksa menumpang di rumah kerabat.
Pemerintah Desa Telukbango membenarkan bahwa rumah Bekih sudah masuk dalam usulan program RUTILAHU, bahkan telah diajukan melalui berbagai jalur, termasuk aspirasi legislatif. Namun hingga musibah terjadi, belum ada tindak lanjut dari instansi terkait.
“Kami sudah mengajukan permohonan bantuan ke dinas terkait. Tapi sampai sekarang belum ada realisasi. Harapan kami, pemerintah segera turun tangan,” ujar perwakilan Pemerintah Desa Telukbango.
Warga setempat menilai, kejadian ini mencerminkan lemahnya perhatian pemerintah daerah terhadap kondisi warga miskin di pedesaan. Menurut Jhon, kerabat korban, peristiwa serupa bukan kali pertama terjadi, namun belum ada langkah konkret dari Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP) Kabupaten Karawang.
“Rumahnya sudah lama nyaris roboh, tapi tak juga diperbaiki. Kami minta DPRKP Karawang jangan hanya menunggu laporan, tapi segera tanggap sebelum korban jatuh,” tegasnya.
Kasus ini menambah daftar panjang rumah tidak layak huni di Karawang yang luput dari perhatian pemerintah. Padahal, program RUTILAHU yang setiap tahun digelontorkan melalui APBD seharusnya menyasar warga seperti Bekih yang benar-benar hidup dalam kondisi serba kekurangan.
Minimnya pengawasan dan lambannya respons DPRKP Karawang kini menjadi sorotan. Publik menilai, tanpa perbaikan mekanisme verifikasi dan realisasi program, kebijakan RUTILAHU hanya akan berhenti pada angka, bukan pada kesejahteraan masyarakat.
Hingga berita ini diturunkan, NarasiKita.ID masih berupaya mendapatkan tanggapan resmi dari DPRKP Kabupaten Karawang terkait keterlambatan penanganan dan tindak lanjut usulan RUTILAHU di Desa Telukbango, Kecamatan Batujaya. (Sup)
