KARAWANG, NarasiKita.ID – Viral video keluhan pelayanan di RSUD Jatisari memantik reaksi keras dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Gerakan Militansi Pejuang Indonesia (GMPI) Kabupaten Karawang. Organisasi tersebut menilai persoalan utama yang terjadi bukan sekadar keterbatasan fasilitas, melainkan kegagalan dalam sistem pelayanan kesehatan itu sendiri.
Perwakilan LBH DPD GMPI Karawang, Syarif Husen, menegaskan bahwa kejadian yang terekam dalam video tersebut mencerminkan persoalan serius, terutama dalam penanganan pasien pada kondisi darurat.
“Kalau benar pasien tidak langsung ditangani hanya karena alasan ruangan penuh, ini masalah besar. Dalam dunia medis, penanganan pertama itu wajib. Tidak bisa ditunda hanya karena alasan administratif atau keterbatasan fasilitas,” tegasnya kepada NarasiKita.ID, Jumat (17/4/2026).
Menurutnya, prinsip dasar pelayanan kesehatan adalah menyelamatkan nyawa, sehingga alasan teknis tidak boleh menjadi penghambat tindakan awal terhadap pasien.
Di tengah polemik tersebut, LBH GMPI juga menyinggung wacana usulan parkir gratis di RSUD Karawang yang sebelumnya disuarakan oleh salah satu anggota DPRD. Angga menilai, wacana tersebut tidak menyentuh akar persoalan yang saat ini dikeluhkan masyarakat.
“Kami menghargai setiap usulan yang berpihak pada masyarakat, termasuk soal parkir gratis. Tapi jangan sampai fokusnya bergeser. Yang lebih mendesak hari ini adalah pembenahan sistem pelayanan kesehatan, bukan sekadar kebijakan populis,” ujarnya.
Syarif menilai, persoalan mendasar terletak pada kesiapan sistem pelayanan, mulai dari mekanisme triase, kecepatan respons tenaga medis, hingga koordinasi internal rumah sakit dalam menangani pasien darurat.
“Kalau pasien datang dan tidak langsung ditangani, itu jauh lebih krusial. Jangan sampai kebijakan yang muncul hanya bersifat kosmetik, sementara masalah utamanya dibiarkan,” lanjutnya.
Lebih jauh, Syarif memastikan pihaknya akan mengawal kasus ini hingga tuntas. Bahkan, GMPI tidak menutup kemungkinan akan turun ke jalan jika tidak ada respons konkret dari pihak terkait.
“Kami akan kawal sampai tuntas. Jika tidak ada evaluasi serius dari manajemen RSUD maupun Dinas Kesehatan, kami siap turun aksi. Ini soal nyawa manusia,” tegasnya.
Selain itu, Syarif juga mendesak Bupati Karawang dan Dinas Kesehatan untuk segera melakukan inspeksi langsung, serta memastikan standar operasional prosedur (SOP) pelayanan darurat benar-benar dijalankan di lapangan.
“Tidak cukup dengan klarifikasi memohon maaf, rumah sakit harus menjadi tempat yang memberikan rasa aman, bukan malah menambah kecemasan. Pemerintah harus hadir memastikan pelayanan berjalan maksimal,” pungkasnya.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak RSUD Jatisari dan Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang belum memberikan keterangan resmi terkait video viral tersebut. (Sup)
