Oleh: Galih F. Qurbany – Wakil Ketua Umum Kadin Kabupaten Garut
NarasiKita.ID – Dunia usaha Jawa Barat sedang diuji. Bukan oleh krisis ekonomi, bukan pula oleh fluktuasi pasar global, melainkan oleh sesuatu yang jauh lebih berbahaya: dualisme kepemimpinan dalam tubuh Kadin Jawa Barat.
Perpecahan ini bukan sekadar perebutan kursi, tetapi menyangkut arah, legitimasi, dan masa depan dunia usaha di provinsi penyumbang Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) terbesar kedua setelah DKI Jakarta.
Musprov Preanger dan Legitimasi yang Tak Terbantahkan
Pada 24 September 2025 di Hotel Preanger, Bandung, sebanyak 16 Kadin Kabupaten/Kota dan 6 Anggota Luar Biasa (ALB) yang sah hadir dan memilih H. Nizar Sungkar sebagai Ketua Kadin Jawa Barat.
Pemilihan itu bukan hasil intrik politik, melainkan buah konsensus para pelaku usaha yang jenuh dengan kebuntuan dan konflik internal berkepanjangan.
Namun pasca Musprov, muncul pihak-pihak yang mencoba menggiring opini, memelintir fakta, bahkan menciptakan “versi bayangan” Kadin Jabar demi kepentingan politik tertentu.
Akibatnya, dunia usaha kini dihadapkan pada situasi absurd: dua bendera, dua narasi, dan satu kebingungan besar. Investor menunggu kepastian, pelaku usaha resah, dan publik bertanya-tanya — siapa Kadin Jabar yang sah?
Dualisme: Virus yang Menggerogoti Dunia Usaha
Dualisme bukan sekadar perbedaan pandangan. Ia adalah virus organisasi yang menggerogoti kepercayaan publik dan mematikan iklim investasi.
Setiap rekomendasi, forum bisnis, bahkan MoU dengan pemerintah daerah kini dipertanyakan validitasnya.
Agenda strategis Kadin — yang seharusnya menjadi motor penggerak ekonomi daerah — terhenti di meja birokrasi akibat konflik yang tak kunjung reda.
Pertanyaan mendasar: sampai kapan dunia usaha harus menjadi korban ego segelintir orang?
Kadin bukan milik pribadi atau partai. Ia adalah rumah besar pengusaha, dari UMKM di Garut hingga eksportir di Bekasi.
Siapa pun yang berusaha mencabik rumah ini dengan klaim sepihak, sejatinya sedang menodai semangat kolektivitas dunia usaha Jawa Barat.
H. Nizar Sungkar: Legitimasi, Bukan Klaim
Di tengah kekisruhan ini, H. Nizar Sungkar hadir bukan sebagai figur kompromi, tetapi penegak legitimasi dan penyatu gerakan.
Musprov Hotel Preanger menjadi momentum kembalinya marwah Kadin Jabar ke jalur konstitusional.
Seluruh tahapan — mulai dari undangan, verifikasi peserta, hingga pleno pemilihan — dijalankan sesuai AD/ART Kadin Indonesia.
Dengan demikian, tidak ada ruang tafsir untuk menyebut kepemimpinan Nizar sebagai “versi”.
Ia adalah hasil sah dan final dari proses organisasi yang legitimate.
Lebih jauh, kepemimpinan Nizar membawa paradigma baru:
“Satu Kadin Jabar, Satu Suara, Satu Masa Depan.”
Bukan retorika kosong, melainkan panggilan moral untuk menghentikan perang dingin yang melelahkan. Dunia usaha tak butuh dua organisasi yang saling serang — mereka butuh kepastian arah dan kebijakan yang berpihak pada pengusaha.
Politik Bayangan di Balik Organisasi
Mari jujur: konflik di tubuh Kadin Jabar bukan konflik ideologi, melainkan konflik kepentingan politik.
Ada pihak yang mencoba menjadikan Kadin sebagai alat legitimasi kekuasaan, bukan mitra strategis pemerintah.
Padahal, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1987 sudah jelas: Kadin adalah organisasi independen dan non-partisan yang menjadi wadah tunggal dunia usaha.
Mereka yang menduplikasi struktur, menggelar musyawarah tandingan, dan menyebarkan narasi palsu sejatinya sedang menukar kehormatan organisasi dengan kepentingan sesaat.
Dan setiap kali mereka berbicara atas nama Kadin, mereka sesungguhnya menggadaikan masa depan dunia usaha Jawa Barat.
Dunia Usaha Butuh Kepastian, Bukan Drama
Dualisme harus dihentikan sekarang juga.
Setiap jam dalam konflik adalah jam yang mencuri kesempatan bagi pelaku usaha.
Setiap pernyataan saling klaim menambah kebingungan investor dan menurunkan kredibilitas Jawa Barat di mata nasional maupun internasional.
Provinsi lain — Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi Selatan — telah bergerak cepat dengan Kadin yang solid dan aktif mendorong investasi.
Sementara Jawa Barat justru terjebak dalam drama berkepanjangan.
Apakah kita rela kehilangan peluang hanya karena ego yang enggan tunduk pada hasil Musprov sah?
Kembali ke Marwah Kadin
Kini saatnya seluruh pengurus, anggota, dan simpatisan Kadin di Jawa Barat membuka mata dan menegakkan kepala.
Kita tidak sedang berjuang demi satu nama, tetapi demi masa depan organisasi dan dunia usaha.
Kadin Jabar harus kembali menjadi rumah bersama, tempat di mana perbedaan melahirkan solusi, bukan perpecahan.
Di bawah kepemimpinan H. Nizar Sungkar, Kadin Jabar memiliki peluang besar untuk meneguhkan peran strategisnya sebagai:
mitra sejajar pemerintah, jembatan aspirasi pengusaha, dan motor penggerak ekonomi daerah.
Namun peluang itu hanya akan terwujud jika seluruh elemen dunia usaha bersedia menutup bab konflik dan membuka bab kolaborasi.
Seruan untuk Bersatu
Sejarah akan mencatat siapa yang berdiri untuk persatuan, dan siapa yang menolak kebenaran.
Kini, panggilan itu bergema dari Bandung ke seluruh penjuru Jawa Barat:
“Hentikan dualisme! Satukan langkah! Wujudkan Kadin Jabar yang sah, kuat, dan berdaulat!”
Karena dunia usaha tak bisa tumbuh dalam bayang-bayang konflik.
Dan karena masa depan ekonomi Jawa Barat terlalu berharga untuk dikorbankan oleh ego segelintir orang.
Satu Kadin Jabar, Satu Suara, Satu Masa Depan.
— Gerakan Persatuan Dunia Usaha Jawa Barat
